#
Jaksa Pinangki Sirna Malasari (kanan) dinonjobkan karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik. Pinangki yang dicopot sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, kedapatan 9 kali bolak balik ketemu Djoko Tjandra di luar negeri. (Dok. Repro/Warta Kota).

9 Kali Bertemu Buronan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Jaksa Pinangki Kena Sanksi
"Wakil Jaksa Agung menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural atau di-nonjob-kan kepada terlapor (Pinangki)," kata Kapuspen Hukum Kejagung

EmitenNews.com – Kasus pelarian terpidana Djoko Tjandra kembali makan korban. Kali ini, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dinonjobkan karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik. Pinangki yang dicopot sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, kedapatan 9 kali bolak balik ketemu Djoko Tjandra di luar negeri. Parahnya lagi dia ke luar negeri tanpa izin pimpinan.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural atau di-nonjob-kan kepada terlapor (Pinangki),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono kepada pers, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/7/2020) malam.

Pencopotan dilakukan langsung oleh Wakil Jaksa Agung Untung Arimuladi. Hukuman dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Pinangki. Tanpa izin atasan, sang jaksa diketahui bepergian ke luar negeri, sampai 9 kali bolak balik ketemu Djoko Tjandra. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Pinangki bertemu buronan kasus cassie Bank Bali itu di Singapura dan Malaysia.

Jaksa Pinangki mengaku berangkat sendiri atas biaya sendiri pula. Sesuai foto yang kemudian beredar di media sosial, sang jaksa bertemu Djoko Tjandra dan pengacara Anita Kolopaking.

Pinangki dianggap melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. 018/JA/11/1982 tentang Kesederhanaan Hidup, Surat Edaran Jaksa Agung Pembinaan No. B-1181/B/BS/07/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen No. B-012/D.1/01/1987 tentang Daftar Isian Clearance.

Pinangki juga melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono juga menjelaskan, tidak terjadi lobi antara pengacara Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna seperti isu yang beredar di media sosial. “Tidak ditemukan adanya bukti permulaan terjadinya pelanggaran disiplin oleh Kajari Jakarta Selatan sehingga klarifikasinya/pemeriksaannya dihentikan.”

Hari menegaskan Kajari Jakarta Selatan sudah mengatakan akan terus melanjutkan proses eksekusi terhadap Djoko Soegiarto Tjandra.

Seperti diketahui kasus buronan Djoko Tjandra sebelumnya menjadikan tiga jenderal polisi kena sanksi. Ketiganya, dicopot dari jabatan masing-masing karena diduga ikut ambil bagian dalam melancarkan kaburnya buronan yang sudah divonis 11 tahun tersebut.

Ketiganya, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo diduga ikut melancarkan kaburnya Djoko Tjandra dengan menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra bernomor SJ/82/VI/2020/Rokowas pada 18 Juni 2020. Prasetijo juga mengawal Djoko Tjandra menggunakan jet pribadi dari Jakarta menuju Pontianak. Pengawalan ini dilakukan untuk memperlancar perjalanan buronan tersebut.

Karena itu Kapolri menjatuhkan sanksi. Prasetijo harus merelakan jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dia dimutasi sebagai Pati Yanma Polri.

Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Keduanya diduga berperan dalam kaburnya Djoko Tjandra dengan menghapus status red notice Djoko Tjandra oleh Interpol. Surat penghapusan red notice dengan nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI diteken Brigjen Nugroho dan dikirimkannya kepada pihak Imigrasi pada 5 Mei 2020.

Surat itu berisi pemberitahuan status red notice atas nama Djoko Tjandra telah dihapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 karena tak ada permohonan perpanjangan red notice dari Kejagung. Berdasar surat itu, pihak Imigrasi menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Akibat status red notice dihapus, Djoko Tjandra bebas mondar mandir masuk Indonesia.

Brigjen Nugroho akhirnya dicopot dari posisi Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri dan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Irjen Napoleon Bonaparte dicopot sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dia dimutasi sebagai Analisis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Napoleon dianggap lalai mengawasi bawahan sehingga muncul surat penghapusan red notice Djoko Tjandra. ***

 

Check Also

Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

EmitenNews.com – Diduga membuat dan menggunakan surat palsu, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo ditetapkan sebagai tersangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: