#
Ilustrasi ikan hias. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi berjanji menyederhanakan sejumlah aturan terkait perdagangan ikan hias. Pemerintah merespon keluhan dari pengusaha, terkait sejumlah aturan masih dinilai tumpang tindih antar kementerian/lembaga (K/L). (Dok. Misterexportir).

Angin Baik Berhembus, Pemerintah Sedang Mengkaji Sejumlah Aturan Terkait Perdagangan Ikan Hias
Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mencermati undang-undang, aturan pemerintah dan menteri, yang dinilai menghambat perkembangan ekspor

EmitenNews.com – Angin baik bagi para pelaku usaha ikan hias mulai berhembus. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berjanji menyederhanakan sejumlah aturan terkait perdagangan komoditas ekspor itu. Pemerintah merespon keluhan dari pengusaha, terkait sejumlah aturan masih dinilai tumpang tindih antar kementerian/lembaga (K/L).

Dalam keterangannya yang dikutip Senin (2/12/2019), Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Suparman mengatakan, pihaknya sedang meneliti sejumlah aturan terkait ikan hias di kementerian di bawah koordinasinya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah mencermati undang-undang, aturan pemerintah dan menteri, yang dinilai menghambat perkembangan ekspor.

Salah satu kebijakan yang sedang dikaji, proses penangkapan ikan hias. Yang perlu diketahui, ikan hias terdiri dari dua jenis, hasil budidaya dan tangkap. Kalau pengembangannya tidak merusak alam, tetapi melalui budidaya, bisa disederhanakan aturannya. Kalau yang menyangkut ikan tangkap dari alam, menyangkut ikan hias yang dilindungi, itu yang harus dicermati baik-baik.

Apapun, menurut Suparman, penyederhanaan aturan ini bagian dari kebijakan penyatuan beberapa undang-undang sekaligus atau dikenal dengan istilah omnibus law yang sedang diproses pemerintah.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan kebijakan omnibus law. Dengan beleid ini, memungkinkan pemerintah mengeluarkan satu aturan baru yang merevisi sejumlah uu yang berkaitan pada suatu sektor atau bidang. Dengan keluarnya omnibus law kelak, pemerintah berharap tidak ada lagi peraturan daerah, atau peraturan menteri, yang masih bertentangan dengan aturan di pusat.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, nantinya omnibus law tersebut melahirkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah tengah menyiapkan kedua aturan itu. Sudah dibicarakan di tingkat Kementerian dan Lembaga, dan dikomunikasikan kepada DPR.

Sebelumnya Direktur Utama Nusantara Aquatic (Nusatic), Sugiarto Budionodia kepada pers, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (1/12/2019), mengungkapkan, besarnya potensi ikan hias untuk pasar ekspor. Dengan dukungan pemerintah para pengusaha merancang capaian luar biasa agar 2024 ekspor ikan hias RI merajai pasar dunia.

Untuk mencapai tujuan besar itu, dilakukan antara lain menggelar pameran skala besar. Sugiarto menyebutkan, trendnya ekspor ikan hias Indonesia terus meningkat, dengan pangsa pasar terbesar di China, sebanyak 50 persen. Sebanyak 50 persen lagi, terbagi dari puluhan negara.

“Diharapkan 2024 kita sudah bisa menjadi nomor satu. Karena sangat memungkinkan dengan lahan, uang kita punya, alam yang kita punya itu sangat memungkinkan untuk kita bisa besar,” kata Sugiarto Budionodia. ***

 

Check Also

Kendaraan dari DKI Jakarta bagian Selatan dan Jawa Barat Bisa Lewat Tol Kunciran-Serpong Menuju Bandara
Kepala BPJT Danang Parikesit: kehadiran Tol JORR II bisa memecah beban jalan atas kendaraan bermuatan besar yang selama ini membebani Tol Dalam Kota

EmitenNews.com – Opsi akses tol menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta, Cengkareng, Tangerang, Banten bertambah. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: