#
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Rakyatku News).

Bakal Terjadi Perubahan Tujuan Investasi Bila Omnibus Cipta Lapangan Kerja Berlaku
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto: Penentuan lokasi investasi dipengaruhi perubahan dalam perhitungan upah minimum yang akan diterapkan pemerintah

EmitenNews.com – Bakal terjadi perubahan tujuan investasi bila Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja berlaku. Investor kemungkinan mencari daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari daerah lain. Penentuan lokasi investasi ini dipengaruhi perubahan dalam perhitungan upah minimum yang akan diterapkan pemerintah.

“Industri padat karya Jawa Barat mungkin akan ditinggalkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Mengutip data yang ada, Airlangga menyebutkan, tingkat upah di Jawa Barat bagian utara, seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta relatif lebih tinggi ketimbang DKI Jakarta. Maka itu, Ketua Umum Partai Golkar ini tak menampik ada peluang pengusaha di sektor padat karya di Jawa Barat beralih ke tempat lain. Yang menggantikan nanti industri padat modal.

Seperti diketahui pemerintah mengubah skema perhitungan upah dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah tak lagi mengatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).

Pemerintah juga mengubah formula perhitungan upah minimum dengan menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Saat ini dua indikator yang digunakan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalangan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dipublikasikan sejak pekan lalu itu, karena dinilai lebih memihak kalangan pengusaha. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, perubahan skema perhitungan upah minimum berpotensi membuat pendapatan buruh semakin kecil. Hal itu akan memengaruhi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Said Iqbal mencontohkan upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta dan Karawang Rp4,5 juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

Said juga menilai inflasi seharusnya tetap menjadi indikator dalam perhitungan upah minimum. Masalahnya, harga barang relatif naik setiap tahun. Jika kenaikan gaji tak sebanding dengan peningkatan harga barang, daya beli buruh rentan terganggu. Untuk itu, Said tak sepakat dengan rancangan aturan baru yang dibuat pemerintah itu. Kalau hanya melihat pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhannya kecil atau bahkan ada yang minus. ***

 

Check Also

Bank QNB Indonesia (BKSW) Raih Pinjaman Rp 1 Triliun Dari Bank BCA (BBCA)

EmitenNews.com- PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) menyatakan pada tangga 3 Juni 2020 mendapat pinjaman …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: