Borneo Lumbung Energy dan Reputasi Indonesia di Mata Kreditur Asing

EmitenNew – Kasus utang piutang PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk (BORN) dengan , Standard Chartered Bank (SCB) tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada beberapa alasan untuk itu, Pertama, BORN adalah perusahaan publik dimana sebagian sahamnya dimiliki publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BORN punya tanggung jawab kepada publik bahwa setiap tindakannya yang bersifat material harus disampaikan ke publik. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No IX.E.2 bahwa setiap perusahaan publik harus bersikap transparan, tidak ada fakta material yang disembunyikan.

Kedua, nilai pinjaman BORN kepada SCB yang dilakukan pada 16 Januari 2012 lalu bersifat material, yakni 1 miliar dolar AS. Dengan asumsi nilai kurs Rupiah Rp 13.600, nilai utang itu jika dirupiahkan mencapai Rp 13,6 triliun. Ini bukan angka main-main.

Ketiga, sikap BORN yang meminjam dana 1 miliar dolar AS itu mengabaikan wibawa pemerintah, karena fasilitas pinjaman itu dijamin dengan 99,9% saham PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jaminan yang diberikan AKT atas fasilitas pinjaman SCB ke BORN itu tidak mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tiga alasan itu menjadikan kasus pinjaman BORN ke SCB sebagai kasus yang tidak sederhana. Apalagi BORN gagal membayar kewajibannya hingga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Persoalan semakin rumit karena ternyata AKT – yang menjadi satu-satunya mesin pendapatan BORN – ternyata juga memiliki utang. AKT juga memiliki utang ke SCB, dan di luar SCB AKT masih memiliki utang ke pihak lain yang nilainya mencapai 569 juta dolar AS.
Dengan tumpukan utang sebesar itu dan di saat harga batubara terjungkal ke titik nadir sejak 2015 lalu, menyebabkan BORN maupun AKT semakin tidak berdaya. Untungnya pengajuan PKPU BORN dikabulkan Pengadilan sehingga ia punya dasar untuk menunda pembayaran utangnya.

Toh meski pengadilan mengabulkan PKPU, SCB tidak tinggal diam. SCB tetap mengajukan tagihan atas pinjaman yang belum dibayar. Tagihan tidak hanya dilayangkan ke BORN, tetapi juga ke AKT selaku penjamin pinjaman. Namun AKT menolak tagihan dari SCB dengan tiga alasan.

Pertama, jaminan perjanjian fasilitas pinjaman yang diberikan AKT tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM. Kedua, tagihan SCB tidak ada dalam buku catatan AKT. Ketiga, AKT sebagai pemegang PKP2B wajib menjaga ratio utang (debt equity ratio) 5:1. Bila tagihan dikabulkan maka rasio DER akan dilanggar.

Penolakan tagihan oleh AKT ini tentu merupakan pukulan telak bagi SCB. Dan nasib SCB semakin runyam, karena diam-diam AKT pada 29 Maret 2016 mengajukan Rencana Perdamaian dengan krediturnya yang lain. Rencana Perdamaian itu disetujui oleh 5 kreditur yang memiliki tagihan ke AKT senilai 348 juta dolar AS.

Namun, isi perdamaian itu sungguh di luar logika yakni mengkonversi tagihan dari PT Artha Contractor senilai 60 juta dolar AS dengan 80% saham AKT. Artha adalah perusahaan yang sepenuhnya dikuasai Samin Tan yang juga memiliki 64,7% saham BORN. Dengan konversi pinjaman menjadi 80% saham AKT tadi, kepemilikan BORN di AKT tersisa 19,9%.

Disebut di luar logika karena 80% saham AKT dikonversi dengan nilai tagihan sejumlah 60 juta dolar AS, sementara ada kreditur lain yang nilai tagihannya mencapai 569 juta dolar AS. Anehnya, Rencana Perdamaian ini disetujui oleh Pengadilan Niaga pada 4 April 2016. SCB tentu saja semakin meradang karena 99,9% saham AKT sebenarnya sudah dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diberikan SCB ke BORN selaku induk usaha AKT. Pada 11 April 2016, SCB mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan Rencana Perdamaian yang disetujui Pengadilan Niaga. Namun, nasib gugatan SCB ke MA ini sampai saat ini tidak ada gaungnya.

Persetujuan Pengadilan Niaga yang mengkonversi 80% saham AKT dengan utang PT Artha Contractor senilai 60 juta dolar AS tadi rupanya mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada 19 Oktober 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Kepmen No : 3714 K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan AKT di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada empat dasar pertimbangan dari terbitnya Kepmen tersebut. Pertama, PKP2B antara Pemerintah dan AKT tidak dapat diserahterimakan atau dialihkan (termasuk untuk tujuan pembiayaan) secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis Menteri ESDM.

Kedua, AKT telah melanggar ketentuan karema telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai Penjamin atas fasilitas Perbankan dari Standard Chartered Bank (SCB) kepada PT Borneo Lumbung Energy dan Metak Tbk selaku pemegang saham AKT tanpa persetujuan tertulis Menteri ESDM.

Ketiga, AKT telah dua kali diberi teguran tertulis dan teguran kelalaian (default) sesuai ketentuan pasal 25 PKP2B. Keempat, sampai jangka waktu yang diberikan dalam status default, AKT tidak melakukan perbaikan kelalaiannya, sehingga Pemerintah berhak mengakhir PKP2B.

AKT rupanya tidak terima terhadap Kepmen Kementerian ESDM tersebut. Dengan kekuatan jaringan okum yang dimilikinya, AKT pada 14 November, 29 November 2017 dan 30 November 2017 AKT menggugat Kementerian ESDM melalui PTUN agar menunda pencabutan PKP2B. Entah argumentasi apa ang disampaikan, pada 13 Desember 2017, PTUN mengabulkan gugatan sela AKT, sehingga pelaksanaan pencabutan PKP2B ditunda.

Reputasi Indonesia

Seperti yang disampaikan di awal tulisan, kasus utang piutang SCB dengan BORN dan AKT ini bukanlah kasus sederhana. Perlu ada sikap tegas dari Pemerintan dan otoritas pasar modal bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara obyektif dan berkeadilan bagi semua pihak. BORN dan AKT sebagai entitas bisnis mungkin perlu diselamatkan, apalagi BORN adalah perusahaan publik dimana ada kepentingan publik di sana. Tapi SCB selaku kreditur yang telah memberikan kepercayaan dengan menggelontorkan pinjaman senilai 1 miliar dolar AS perlu diperhatikan kepentingannya.

Ini menyangkut reputasi Indonesia, jangan sampai ada kesan bahwa ada pembiaran terhadap perusahaan yang mengemplang utang kepada kreditur internasional. Jangan sampai ada image di kalangan kreditur internasional bahwa hukum di Indonesia tidak melindungi kreditur. Jangan sampai kreditur asing kapok mengucurkan kredit ke perusahaan di Indonesia.

Lebih dari itu, Pemerintah harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Jika memang ada unsur pelanggaran dalam hal ini seharusnya mendapat sanksi tegas dan adil. Dengan begitu wibawa Pemerintah tetap terjaga, dan perusahaan di Indonesia tetap punya kredibilitas di mata kreditur asing.

Check Also

Asing Net Buy Rp189 Miliar, IHSG Malah Tergerus 0,32 Persen di Akhir Pekan

EmitenNews.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipenutupan akhir pekan Jumat (5/4) ditutup melemah sebesar …

Login to chat with other users!
WhatsApp chat