#
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan) yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kepri, bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh. (Dok. Media Indonesia).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun Terjerat OTT KPK Terkait Izin Rencana Reklamasi
Kementerian Dalam Negeri tidak pernah bosan mengimbau agar para kepala daerah menjauhi wilayah rawan korupsi

EmitenNews.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/7/2019) malam. Penangkapan mantan Wagub Kepri itu, diduga terkait izin lokasi rencana reklamasi. Sampai Kamis (11/7/2019) pagi ini, pejabat yang menyebut diri sebagai pelaut itu, masih menjalani pemeriksaan.

Kepada pers, di kantornya, Rabu malam, Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, OTT KPK terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun itu, terkait izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Petugas KPK, menangkap enam orang dalam kasus itu. Mereka dibawa ke Polres Tanjungpinang, dan menjalani pemeriksaan.

Dalam penangkapan itu, KPK menyita SGD6.000. Uang sogokan tersebut diduga bukan penerimaan pertama. Penyidik KPK sedang mendalami semua untuk mengungkap kasus dugaan pemberian izin rencana reklamasi itu.

Data yang ada menunjukkan, Nurdin Basirun memunyai total harta kekayaan sekitar Rp5,8 miliar, seperti termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Situs e-LHKPN KPK, Kamis (11/7/2019), terlihat Nurdin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya, 29 Mei 2018 untuk periode kekayaan tahun 2017.

Harta Nurdin berupa tanah dan bangunan senilai Rp4.461.428.564, di Karimun, Kepri, yang diakui sebagai hasil sendiri. Harta lainnya berupa alat transportasi,  Honda CR-V JEEP 2005 senilai Rp180 juta, Toyota New Camry 2011 Rp80 juga, dan Honda CR-V 2012 Rp110 juta. Ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp460 juta, dan kas dan setara kas Rp581,7 juta. Total harta kekayaan Nurdin Basirun Rp5,8 miliar, tanpa catatan utang.

Pihak Kementerian Dalam Negeri prihatin atas kasus yang menimpa Gubernur Kepri Nurdin Basirun itu. Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, kepada pers, Rabu malam, mengatakan, pihaknya tidak pernah bosan mengingatkan dan mengimbau kepala daerah untuk segera menjauhi area rawan korupsi.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate kepada pers, Rabu malam, mengungkapkan, pihaknya akan memecat Nurdin Basirun, yang juga Ketua DPW NasDem Kepri, jika benar terlibat kasus korupsi. “Kami sedang mengecek kebenaran beritanya, berapa besar duitnya, apakah dalam rupiah, apakah dalam mata uang asing, kami belum tahu. Kalau benar, pemecatan itu perintah langsung Ketua Umum (Surya Paloh). Kita pecat.” ***

 

Check Also

Keseriusan Pemerintah Mendorong Penggunaan Mobil Listrik untuk Ciptakan Udara Bersih Dipertanyakan
Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor membuat mahal harga mobil listrik

EmitenNews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *