#

Holding Tambang BUMN, BEI Akan Ikuti Proses

EmitenNews – Holding tambang yang diusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisakan pertanyaan besar. Perubahan status dari Perseroan Terbatas melebur dengan BUMN lainnya.

Bagaimana nasib pemegang saham minoritas di PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).

Perlukah perusahan-perusahaan holding tambang tersebut melakukan tender offer sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio menilai perubahan status persero menjadi non persero bagi suatu perusahaan BUMN harus berkonsultasi dengan DPR, pasalnya ketentuan  tersebut tertuang dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sehingga ini yang menjadi pertanyaan bagi dirinya apakah perusahaan BUMN tersebut sudah berkonsultasi dengan DPR apa belum terkait rencana pembentukan holding BUMN tambang.

“Buat bursa sebagai lembaga, kami akan mengikuti terkait proses dari pembentukan holding BUMN tambang,” ucap Tito Sulistio di Jakarta, Senin (20/11/2017)

Tito Sulistio melihat ada tiga hal yang perlu dicermati terkait rencana pemerintah yang ingin membentuk holding BUMN tambang, pertama jika dilihat dari sisi undang -undang perseroan terbatas atau PT pasal 126 dijelaskan bahwa suatu perusahaan yang melakukan aksi merger maupun akuisisi tidak boleh menghilangkan sedikit pun hak pemegang saham minoritas.

Hal kedua yang perlu dicermati dari rencana pembentukan holding ini yakni jika dilihat secara hukum Tito meminta tolong jangan dilihat substansi tapi investor protection kemudian yang terakhir jika dilihat dari sisi akuntansi dikenal dengan substance over form yang artinya jangan dilihat bentuknya melainkan hasil akhirnya.

“terkait rencana pembentukan holding tambang ini apakah sudah berkoordinasi dengan DPR. pasalnya jika dilihat secara undang – undang nomor 19 tahun 2003 yang menjelaskan jika suatu perusahaan merubah status dari persero menjadi non persero, diperlukan konsultasi dengan DPR,”tutur Tito Sulistio.

Tito Menilai terkait rencana merger dan akuisisi seharusnya tidak boleh sedikitpun mengurangi jumlah pemegang saham minoritas. Selain itu secara hukum perlindungan investor menurutnya juga harus ditegakkan.

Jika terjadi kerugian kepada pemegang saham minoritas, maka tender offer menjadi hal yang wajib dilakukan. Meski demikian bursa sebagai lembaga akan mengikuti secara penuh terkait proses dari rencana pembentukan holding bumn tambang tersebut.

PT Indonesia Asahan Alumunium (persero) akan bertindak selaku pemegang saham pengendali (PSP) di tiga emiten pertambangan milik Negara yakni yang akan berubah menjadi BUMN tambang yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).

Check Also

KSEI: Nara Hotel Internasional Batalkan IPO

EmitenNews.com – PT Nara Hotel Internasional Tbk dipastikan batalkan penawaran umum perdana saham atau initial …

%d bloggers like this: