#
Bank Indonesia Meluncurkan Peraturan Gerbang Pembayaran Nasional. Pemberlakuan aturan ini diharapkan dapat menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional, sehingga mendorong penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat Indonesia

Indonesia Miliki Aturan Gerbang Pembayaran Nasional

EmitenNews – Indonesia kini memiliki aturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) setelah Bank Sentral mengeluarkan peraturan tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

Pemberlakuan aturan ini diharapkan dapat menjadi landasan terbentuknya integrasi sistem pembayaran nasional, sehingga mendorong penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat Indonesia.

Direktur Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan dengan adanya kebijakan ini, pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

“Peraturan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta sesuai dengan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi,” ujar Tirta Segara di Jakarta

Adapun ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi tiga hal. Pertama, interkoneksi Switching, yaitu keterhubungan antara jaringan Switching yang satu dengan jaringan Switching yang lainnya.

Kedua, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran, yaitu keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya serta kondisi yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran pada infrastruktur selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Ketiga, interoperabilitas instrumen pembayaran, yaitu kondisi yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran pada infrastruktur selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai GPN diterbitkan agar infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dapat tertata dengan baik. Peraturan GPN antara lain mengatur mengenai syarat-syarat bagi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services. Selain itu, disediakan pula pengaturan bagi lembaga-lembaga yang terhubung dengan GPN. Dalam rangka mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas ekosistem pembayaran, maka penyelenggaraan GPN mencakup kewajiban penyelesaian akhir di Bank Indonesia, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, branding nasional, skema harga dan fitur layanan minimal.

 

 

Check Also

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Kini Menghuni Lapas Anak Wanita Tangerang
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2019), menghukum Sri Wahyumi empat tahun dan enam bulan penjara. Mahkamah Agung mengabulkan PK-nya menjadi dua tahun  

EmitenNews.com – Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip kini menghuni Lapas Anak Wanita …

%d bloggers like this: