#
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua kiri) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/2/2020). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, mengusulkan kepada DPR pemberlakuan tarif cukai kantong plastik Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. (Dok. Merdeka.com).

Ini Cara Menteri Keuangan Tekan Pemakaian Plastik, Selain untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
Menkeu Sri Mulyani mengusulkan kepada DPR pemberlakuan tarif cukai kantong plastik Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Proyeksi penerimaan negara Rp1,6 triliun

EmitenNews.com – Ini cara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan pemakaian plastik, selain untuk meningkatkan penerimaan negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, mengusulkan kepada DPR pemberlakuan tarif cukai kantong plastik Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Ia memproyeksikan penerimaan negara dari pengenaan cukai plastik Rp1,6 triliun. Sayangnya, pihak Dewan belum menyetujui usulan tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020), Sri Mulyani mengatakan konsumsi kantong plastik otomatis berkurang jika dikenakan cukai karena harga diprediksi naik. Bila cukai sudah resmi diberlakukan untuk kantong plastik, konsumsi yang saat ini 107,06 juta kg per tahun, diramalkan bakal turun menjadi hanya 53,53 juta per tahun.

“Pengenaan cukai ini diasumsikan bahwa konsumsi plastik akan turun 50 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Pengenaan cukai kantong plastik juga akan memengaruhi tingkat inflasi. Pasalnya, harganya dipastikan naik setelah pengenaan cukai. Sri Mulyani menyebutkan, harga kantong plastik setelah cukai Rp450-Rp500 per lembar. Dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebesar Rp200 per lembar sampai Rp500 per lembar.

Dengan kenaikan harga itu, Sri Mulyani memproyeksi kantong plastik bakal menyumbang kenaikan inflasi 0,045 persen terhadap inflasi nasional.

Kementerian Keuangan sudah menyiapkan mekanisme pengenaan cukai plastik itu, jika disetujui. Nantinya, pembayaran cukai kantong plastik dilakukan ketika keluar dari pabrik dan pelabuhan. Pengusaha diwajibkan membayar cukai secara berkala atau setiap bulan. Untuk itu, ada mekanisme pengawasan. Ada registrasi pabrikan, pelaporan produksi, pengawasan fisik, dan audit.

Catatan yang ada menunjukkan, pengenaan cukai kantong plastik sudah beberaoa kali diusulkan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR. Sayangnya, belum ada persetujuan dari anggota dewan.

Dalam rapat itu, Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rencana pemerintah mengenai kebijakan cukai plastik. Pimpinan rapat, Dito Ganinduto mengatakan pihaknya ingin mengetahui lebih dulu kajian komprehensif dari Kementerian Keuangan mengenai cukai plastik sebelum mengeluarkan persetujuan.

Dito mengatakan rapat kerja ini, merupakan permintaan Sri Mulyani sejak awal Januari 2020. Sebelumnya, Kementerian Keuangan sudah menjelaskan kajian komprehensif kepada Komisi XI DPR RI 2014-2019. Karena itu, untuk Komisi XI DPR RI 2019-2024 penjelasan itu diperlukan.

“Komisi XI ingin mendengarkan kajian komprehensif dan mendengar pokok-pokok dari ekstensifikasi barang kena cukai. Komisi XI juga ingin mendengarkan insentif bagi industri ramah lingkungan,” kata Dito. ***

 

Check Also

Kurva Pandemi Covid-19 di Indonesia Terus Meningkat, Jumat Ini Bertambah 678 jadi 25.216 Pasien
Achmad Yurianto: berdasarkan hasil pemeriksaan 10.639 spesimen menggunakan mesin PCR dan TCM, total yang sudah diperiksa hingga hari ini 300.545 spesimen

EmitenNews.com – Kurva epidemi kasus virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (covid-19) di Indonesia terus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: