#
Transparency International menyarankan, pemerintah dan penegak hukum menerapkan sistem perampasan kekayaan kepada para pelaku korupsi. Itu artinya, pelaksanaan hukuman di Indonesia memiskinkan para koruptor. Dengan begitu diyakini para koruptor bakal jera. (Dok. TII/Tribunnews).

Ini Jelas Bukan Prestasi, Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia
Penyebabnya lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Selain itu, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah, juga karena partai politik menjalankan sistem mahar politik

EmitenNews.com – Ini jelas bukan prestasi membanggakan. Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer-Asia, yang mendudukkan Indonesia sebagai negara nomor tiga paling korup di Asia. Menurut lembaga pemantau indeks korupsi global itu, Indonesia kalah sama India, dan Kamboja. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun lalu naik dua poin menjadi 40 dari posisi 38 pada 2018. Menurut TI, skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (30/11/2020), Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, prestasi memalukan itu terjadi lantaran lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Selain itu, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah, juga karena partai politik menjalankan sistem mahar politik. Maksudnya, rekomendasi parpol untuk maju pemilihan kepala daerah diembel-embeli bayaran selangit.

Jerry Massie juga menyoroti UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001 yang terus terus dipreteli, ditambah hukuman buat para koruptor kerap diringankan. Kebijakan ajaib yang juga membuat indeks korupsi Indonesia jeblok, program asimilasi dan pengurangan hukuman atau remisi.

Untuk itu, Transparency International menyarankan, pemerintah dan penegak hukum menerapkan sistem perampasan kekayaan kepada para pelaku korupsi. Itu artinya, pelaksanaan hukuman di Indonesia memiskinkan para koruptor. Dengan begitu diyakini para koruptor bakal jera.

“Selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah serta berubah-ubah, jangan mimpi indeks persepsi korupsi (IPK) kita akan menjadi baik. Sejauh ini, sudah 300 kepala daerah tersangka korupsi dan terakhir Wali Kota Cimahi yang ditangkap KPK,” tegasnya.

Selain itu Jerry juga mempertanyakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya membolehkan mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah. Padahal sejumlah negara di dunia telah melarang para koruptor menjadi pejabat. Seharusnya, MK menolak. UU Parpol No 2 Tahun 2008 dan No 2 Tahun 2011 perlu juga direvisi, kata dia, para koruptor tak bisa dicalonkan mulai kepala daerah sampai presiden.

“Saya heran di tengah pandemi covid-19 masih sempat-sempat lagi korupsi. Untuk itu perekrutan kepala daerah jangan mantan Napi koruptor. Maling sangat sulit bertobat, pembunuh lebih cepat bertobat,” katanya.

Untuk menerbitkan laporan ini Transparency International menggelar survei terhadap 20.000 responden pada 17 negara Asia sejak Juni hingga September 2020, untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengalaman responden terhadap kasus korupsi dalam 12 bulan terakhir. Enam kategori pelayanan publik dinilai dalam survei ini termasuk bidang kepolisian, pengadilan, rumah sakit umum, pengurusan dokumen dan kelengkapan lainnya.

“Hampir 50 persen mereka yang menyuap melakukan itu karena diminta. Sementara 32 persen responden mengatakan mereka tidak akan dilayani urusannya jika tidak punya koneksi personal,” tulis laporan TI, seperti dilansir laman Tribune.com, Rabu (25/11/2020).

Dalam rilisnya TI mengungkapkan, pada posisi ketiga tingkat penyuapan di Indonesia pada posisi 30 persen. Di atasnya, di India mencapai 39 persen, dan di Kamboja 37 persen.

Laporan TI mengungkap tiga perempat responden di Asia meyakini korupsi pada pemerintahan adalah masalah besar dalam negeri dengan satu dari lima orang (19 persen) mengaku membayar uang suap demi mengakses layanan publik dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya sekitar 836 juta orang melakukan praktik kotor itu.

Sementara itu satu dari lima orang responden (22 persen) di Asia mengatakan mereka harus memunyai koneksi personal untuk dapat mengakses layanan publik. India menjadi negara terbanyak warganya memakai koneksi personal untuk mendapat layanan publik sebanyak 46 persen diikuti Indonesia 36 persen dan China 32 persen. ***

Check Also

Telusuri Transaksi Keuangan Kasus Korupsi Bansos Corona, KPK Gandeng PPATK
Komisi Pemberantasn Korupsi akan mengungkap aliran dana dalam kasus yang menjerat Mensos (nonaktif) Juliari Batubara sebagai tersangka. Politisi PDIP ini dituding dapat fee Rp10 ribu per paket

EmitenNews.com – Telusuri transaksi keuangan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) virus corona, KPK menggandeng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: