#
Ilustrasi kapal penyeberangan. Kalangan DPR menuding keterlibatan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan justru membuat birokrasi makin panjang dan bertele-tele. (Dok. Ayosemarang).

Kalangan DPR Tuding Kemenko Maritim dan Investasi Hambat Kemudahan Berusaha
Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyayangkan keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan

EmitenNews.com – Tudingan serius sebagai penghambat kemudahan berusaha mampir ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kalangan DPR menuding keterlibatan Kementerian yang dipimpin Menteri Luhut Binsar Pandjaitan itu, dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan justru membuat birokrasi makin panjang dan bertele-tele.

“Kemenko Maritim dan Investasi sekarang malah menghambat kemudahan usaha karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele, tidak sesuai jargon Presiden memangkas regulasi dan birokrasi,” kata anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Semarang, Rabu (22/1/2020).

Pembahasan tarif di Kementerian Perhubungan sudah molor selama 1,5 tahun dan belum pernah naik sejak 3 tahun lalu. Sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan 6 bulan sekali.

Bambang menjelaskan, evaluasi tarif penyeberangan sebenarnya bukan domain Kemenko Maritim dan Investasi, melainkan Kemenko Perekonomian. Menurut Bambang, kalau ingin terlibat Kemenko Maritim dan Investasi sebaiknya hanya mengawasi dan membantu agar birokrasinya lancar. Bukan justru menciptakan birokrasi baru.

Dengan fakta seperti itu, Bambang khawatir angkutan penyeberangan berhenti operasi dalam waktu dekat karena kesulitan membayar gaji karyawan dan kewajiban lain. Kalau penyeberangan kolaps dampaknya sangat luas, angkutan penumpang dan logistik terhenti sehingga ekonomi akan mandek.

Karena itu Bambang mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan segera menyelesaikan masalah ini. Kalau terus molor akan berakibat kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis. “Bapak Presiden, Bapak Jokowi, saya minta turun tangan selesaikan hal ini. Ini sangat riskan, kalau terus molor, kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis.”

Bambang juga menginformasikan, sektor pelayaran kini dibebani banyak regulasi baru yang menambah biaya hingga 100 persen. Itu belum termasuk kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 1.000 persen. ***

Check Also

Hari Ini, Jiwasraya Bayar Klaim 15 Ribu Nasabah Sebesar Rp470 Miliar

EmitenNews.com – PT Asuransi Jiwasraya (Persero)  akhirnya mulai membayarkan klaim nasabah untuk tahap pertama pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: