#
Kepala BKPM Thomas Lembong. (Dok. Okezone).

Kepala BKPM Jawab Presiden Soal Penghambat Pertumbuhan Investasi
Thomas Lembong: Faktor fundamental yang membendung datangnya investasi di Indonesia adalah pola kerja birokrasi pemerintah

EmitenNews – Tidak sulit menemukan mengapa pertumbuhan investasi kita kurang menggembirakan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, faktor fundamental yang membendung datangnya investasi adalah pola kerja birokrasi pemerintah. Ia menjawab sentilan Presiden Joko Widodo yang tak puas atas bidang investasi, dan ekspor.

Dalam sebuah acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (13/3/2019),Thomas Lembong mengungkapkan, pola kerja birokrasi cenderung tertinggal dengan perubahan zaman yang sarat akan kemajuan teknologi. Sebaliknya, birokrasi pemerintah masih cenderung menganut bentuk komunikasi konvensional.

“Pola kerja kami sebagai pejabat masih seperti pola kerja abad 20, masih didominasi rapat-rapat. Kemudian kegiatan kami didominasi surat menyurat, hal ini sudah sangat ketinggalan zaman,” katanya.

BKPM menginisiasi platform komunikasi bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) untuk mengatasi kondisi jelek itu. Aplikasi itu akan menjadi wadah bagi lembaga untuk mengawasi komitmen perizinan oleh investor.

Thomas mengatakan, Kopi Mantap ini akan menghubungkan sebanyak 560 pemerintah daerah (pemda), 34 kementerian, dan lebih dari 30 lembaga non kementerian dalam aplikasi komunikasi online. Ia menjelaskan, Pemerintah Singapura sejak dua tahun lalu sudah memakai sistem tersebut sebagai alat kolaborasi online sebanyak 140 ribu pejabat Singapura.

“Ini contoh kita kalah saing dari tetangga, mereka sudah gunakan alat-alat digital,” kata pria yang akrab disapa Thom itu.

Masih ada kendala lainnya, yaitu peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu mendominasi iklim investasi. Namun demikian, ketimpangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Thom mencontohkan, China yang mengalami permasalahan serupa terkait dominasi BUMN hingga mengganggu dinamisme sektor swasta.

“Ini juga semakin menyolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja investor merasa, hubungan antara sektor swasta dan BUMN semakin negatif, semakin kurang fair,” tegasnya.

Lainnya, Thom menunjuk adanya tumpang tindih regulasi sebagai faktor penahan laju investasi. Menurut dia, Indonesia terkenal dengan aturan yang berbelit-belit. Ini jelas menghambat iklim investasi di Tanah Air.

Investor juga mengeluhkan sulitnya akses pembayaran pajak. Bahkan, menurut Thomas Lembong, faktor kemudahan pembayaran pajak Indonesia mendapat nilai cukup jelek dalam peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Masih menyangkut perizinan, investor mengeluhkan sulitnya mendapat izin lahan, pertanahan, dan bangunan. Terakhir, faktor penghambat investasi, tenaga kerja Indonesia dinilai kurang terampil sehingga menjadi pertimbangan khusus investor.

Sebelumnya saat meresmikan Rakornas Investasi di International Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019), Presiden Joko Widodo, meminta semua jajaran dari pusat sampai daerah agar mewujudkan kemudahan berinvestasi di Tanah Air. Kemudahan berusaha di Indonesia harus terus digencarkan, agar Indonesia tidak tersalip Kamboja dan Laos dalam hal investasi dan ekspor.

Masuknya investasi, selain meningkatkan ekspor, jawaban permasalahan yang dihadapi Indonesia. Presiden mengungkapkan, dalam kurun waktu lama Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan defisit transaksi berjalan, selain defisit neraca perdagangan. Kunci untuk membenahinya, investasi dan ekspor.

Menurut Jokowi, defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan sudah membebani kita berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak diselesaikan. Padahal, kuncinya kita tahu peningkatan investasi dan ekspor. “Meski tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok nggak kita selesaikan, bodoh banget kita kalau seperti itu.” ***

 

Check Also

Keseriusan Pemerintah Mendorong Penggunaan Mobil Listrik untuk Ciptakan Udara Bersih Dipertanyakan
Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor membuat mahal harga mobil listrik

EmitenNews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *