Kepala KSP Salahkan Pemda atas Sepinya Penumpang LRT Palembang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah pusat tetap subsidi operasional kereta ringan cepat

M Nasir

Ekonomi Update, Makro & Moneter Wednesday, 13th February 2019 11:52:26 AM • 5 days ago


EmitenNews – Pemerintah memiliki opini sendiri atas sepinya moda transportasi Light Rapid Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Purn. Moeldoko menyalahkan pemerintah daerah karena dinilai tak berhasil memasyarakatkan moda transportasi kereta ringan cepat pertama di Tanah Air tersebut.

Kepada pers, di Jakarta, Selasa (12/2/2019), Moeldoko menyebutkan, tugas pemerintah pusat sudah selesai dengan membantu pembangunan. Tugas selanjutnya diemban pemerintah daerah setempat. Menurut mantan Panglima TNI itu, pemerintah daerah di Sumsel, harus berupaya maksimal bagaimana utility (manfaat) sebuah infrastruktur itu bisa berdayaguna.

“Ya, bukan belum ada pembangunan, mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?” tanyanya.

Menurut Moeldoko, perlunya Pemda memberikan sosialisasi sehingga infrastruktur yang ada bisa termanfaatkan dengan baik. Jangan saat PON dibangun infrastruktur, setelah itu tidak terjaga. Harus ada semangat pimpinan daerah, agar sarana dan prasarana yang dibangun terus bermanfaat.

Pemeliharaan infrastruktur oleh pemda sangat penting. Pasalnya infrastruktur itu investasi jangka panjang. Dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun. Moeldoko meminta para kepala daerah mengubah pola pikir. “Jangan, ah butuhnya sekarang. Akhirnya setelah 30 ke depan baru kebingungan. Ini cermin kita lebih RBT. Saya sering bercanda itu rencana bangun tidur (RBT).”

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengakui pembangunan sarana dan prasarana LRT Palembang memiliki sejumlah kelemahan. Selain kurangnya kajian mendalam, proyek tersebut dinilai terkesan asal jadi, karena harus selesai sebelum pembukaan Asian Games, 18 Agustus 2018.

Akibatnya, kata Mawardi Yahya kepada pers, Kamis (7/2/2019), LRT tersebut belum mampu mendorong sebagian besar masyarakat beralih ke angkutan massal itu. LRT sepanjang 22,3 kilometer dengan 13 stasiun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang itu, tak bisa menutupi biaya operasional yang mencapai Rp10 miliar sebulan, sedangkan pendapatan hanya Rp1 miliar.

“Mungkin pengkajiannya agak kurang dan terburu-buru karena ada Asian Games 2018,” kara Wagub Mawardi Yahya.

Subsidi dari pemerintah pusat terancam dicabut karena membebani anggaran. Pemerintah daerah sudah menyatakan tidak mungkin menutupi anggaran subsidi untuk terus menghidupkan operasionalisasi LRT Palembang. Karena APBD daerah juga cenderung pas-pasan.

Tetapi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk mempertahankan operasional LRT Palembang, kereta pertama sebagai moda transportasi umum perintis di Indonesia. Pemerintah akan terus memberikan subsidi sambil mendorong pengelola kereta LRT mandiri mengoptimalkan pendapatan untuk mengatasi biaya operasional. ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *