#
Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan. Keputusan pemerintah sudah bulat. Tidak akan ada pembatalan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menolak membatalkannya, meski belakangan pihak Komisi IX DPR RI, dan organisasi buruh terus menentang keputusan tersebut. (Dok. bpjsketenagakerjaan).

Keputusan Pemerintah Sudah Bulat, Tidak ada Pembatalan Kenaikan Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi: kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen tetap berlaku sesuai bunyi perpres, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo

EmitenNews.com – Keputusan pemerintah sudah bulat. Tidak akan ada pembatalan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menolak membatalkannya, meski belakangan pihak Komisi IX DPR RI, dan organisasi buruh terus menentang keputusan tersebut.

Di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap berlaku sesuai bunyi perpres, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Keputusan kenaikan 100 persen itu berlaku 1 Januari 2020.

Untuk membahas masalah itu, DPR dan pemerintah menggelar rapat gabungan. Sejumlah anggota Komisi IX DPR menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita mengatakan kebijakan itu melanggar kesepakatan rapat antara Komisi IX, Komisi XI dengan pemerintah, 2 September 2019.

Dalam rapat awal September 2019 itu, DPR dengan pemerintah sepakat tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan jika proses pembersihan data belum selesai. Pasalnya, Kementerian Sosial mendata, 30 juta peserta BPJS Kesehatan yang perlu dibersihkan. Karena, mereka dari golongan berduit, tetapi menjadi penerima bantuan iuran yang disubsidi pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay menilai sebaiknya tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum data bersih. Pasalnya, jika data masih simpang siur justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Ia meminta kalangan DPR tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum data bersih. “Kasih batas waktu ke Kemensos untuk bersihkan data. Jangan 2-3 tahun.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, BPJS telah menyelesaikan proses pembersihan data atas 27,44 juta peserta BPJS Kesehatan, November 2019. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, pemerintah sangat mematuhi dan mengikuti kesimpulan rapat komisi IX dan XI, 2 September 2019 itu.

Sementara itu, Muhadjir Effendy menyatakan segera berkoordinasi dengan seluruh kementerian terkait proses pembersihan data. Namun demikian, mantan Menteri Pendidikan Nasional ini, tidak dapat menargetkan kapan proses tersebut selesai. “Pokoknya saya segera berkoordinasi dengan teman-teman kementerian terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk percepat cleansing data ini.”

Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, Selasa (18/2/2020), pemerintah masih membersihkan data (cleansing data) kepesertaan BPJS Kesehatan. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu, butuh waktu. Kementerian Sosial meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota agar segera mengirimkan usulan nama warganya yang layak masuk DTKS. Sedikitnya 30 juta orang berduit diketahui menikmati subsidi Jaminan Kesehatan Nasional lewat BPJS Kesehatan itu.

Menteri Juliari Batubara menjelaskan, DTKS adalah data masyarakat prasejahtera atau miskin. Artinya, masyarakat yang tidak masuk DTKS bukan golongan masyarakat kelas miskin. Data Kemensos menunjukkan, 30 juta orang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan BPJS Kesehatan tidak masuk DTKS.

“Dari 98,6 juta penerima PBI JKN, posisinya masih 30 juta yang tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi, cukup besar,” katanya.

Sementara itu, PBI merupakan program JKN yang disubsidi negara bagi masyarakat miskin. Jadi, kepesertaan mereka dalam BPJS Kesehatan dibayar oleh negara. ***

 

Check Also

Bank QNB Indonesia (BKSW) Raih Pinjaman Rp 1 Triliun Dari Bank BCA (BBCA)

EmitenNews.com- PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) menyatakan pada tangga 3 Juni 2020 mendapat pinjaman …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: