#
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sudah tercapai kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR kemudian pemerintah, untuk menyerahkan pembahasan aturan itu ke Baleg DPR. Ia memastikan, DPR akan menerima masukan dan kritik terkait isi beleid tersebut. DPR terbuka dengan pendapat masyarakat. (Dok. Tribunnews).

Ketua Komisi II DPR Pastikan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sudah di Tangan Baleg
Masyarakat dipersilakan mengkritisi rancangan undang-undang cipta lapangan kerja. Bisa atas nama anggota masyarakat disampaikan ke DPR atau melalui fraksi-fraksi di DPR

EmitenNews.com – Perdebatan apakah Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dibahas melalui Baleg, Panitia Khusus (Pansus), atau komisi terkait berakhir sudah. Omnibus Law Rancangan Undang-undang yang diharapkan memuluskan masuknya investasi itu, sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Draft RUU Ciptaker sudah di tangan Baleg DPR, yang telah bersedia menerima kewenangan untuk membahas aturan tersebut.

Dalam keterangan kepada pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, yang dikutip Senin (24/2/2020), Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sudah tercapai kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR kemudian pemerintah, untuk menyerahkan pembahasan aturan itu ke Baleg DPR. Ia memastikan, DPR akan menerima masukan dan kritik terkait isi beleid tersebut. DPR terbuka dengan pendapat masyarakat.

Doli Kurnia mengatakan, fraksi nantinya yang menyusun DIM (daftar inventarisasi masalah), dan dibahas bersamaan dengan draft yang sudah dibuat pemerintah. Karena itu, politikus Partai Golkar itu, mempersilakan masyarakat mengkritisi rancangan undang-undang itu. “Kalau ada yangg mengatakan ini kurang, ini perlu ditambah, sampaikan ke DPR. Bisa atas nama anggota masyarakat bawa ke DPR atau melalui fraksi-fraksi.”

Anehnya, kepada CNNIndonesia, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya membantah pihaknya sudah diberikan kewenangan membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Saat ini kata politikus Partai NasDem itu, Badan Musyawarah (Bamus) belum memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang berwenang membahas aturan tersebut. Artinya, kalau Bamus belum memutuskan, tidak mungkin diserahkan ke Baleg DPR.

“Keputusan soal siapa yang berwenang membahas RUU Ciptaker baru akan dibahas Bamus dalam tiga hari ke depan. Bisa Senin, Selasa, atau Rabu. Karena tanggal 27, Kamis (27/2/2020), akhir masa sidang,” ujarnya.

Meski begitu Willy memastikan, jika diberikan kewenangan, Baleg siap membahas RUU tersebut meski memasuki masa reses, Kamis mendatang. Menurut dia, bisa saja dibahas pada masa reses. Kalau diperintahkan kerjanya seperti Candi Prambanan (kerja cepat), ia memastikan, bisa. Tapi kan harus diputuskan dulu, siapa yang berwewenang membahasnya. ***

 

Check Also

Arthavest (ARTA) Bukukan Laba Melonjak 640 Persen di Kuartal I-2020

EmitenNews.com– Perusahaan Investasi yang tercatat pada papan pengembangan perdagangan BEI,PT Arthavest Tbk (ARTA) membukukan Laba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: