#
Foto: ist

Konsumen Harus Tolak Surcharge Transaksi Nontunai
Bank Indonesia minta masyarakat melaporkan merchant atau pihak toko yang memungut biaya atas pembayaran melalui mesin EDC

EmitenNews– Transaksi menggunakan kartu melalui mesin electronic data capture (EDC) gratis alias tak dipungut biaya. Bank Indonesia (BI) melarang pengenaan biaya atau surcharge transaksi nontunai.

Karena itu, masyarakat jangan mau membayarnya. Silahkan melaporkan pihak toko yang menarik biaya transaksi yang tergolong ilegal tersebut.

Seorang warga Bogor, Nasrullah, Jumat (3/8/2018), mengaku masih mengalami kejadian itu saat bertransaksi di sebuah pusat perbelanjaan. Beberapa waktu lalu, ia membeli earphone.

Saat membayarnya ia menyodorkan kartu debit sebuah bank. Kasir di counter membebaninya dengan biaya tambahan karena mesin yang dipakai bukan dari bank kartu debit itu.

Padahal, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan diubah jadi PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), surcharge jelas tindakan ilegal. BI mengimbau masyarakat melaporkan tindakan yang merugikan konsumen tersebut.

Menurut Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI, Sempa Sitepu kepada pers, Kamis (2/8/2018), laporan bisa ditujukan kepada Departemen Suveillance Sistem Keuangan BI, ke kantor-kantor cabang BI juga dimungkinkan.

Merchant atau pihak toko yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenai sanksi. Mesin EDC akan ditarik dan diblacklist.

Sebelumnya BI telah mengimplementasikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menyatukan kanal pembayaran bank-bank yang berbeda menjadi satu. Prinsip dasar kebijakan sistem GPN adalah interkonektivitas dan interoperabilitas. Jadi, satu mesin EDC bisa digunakan oleh banyak bank.

Kebijakan GPN juga mengatur penyesuaian tarif transaksi kartu debit menggunakan mesin EDC. Biaya tersebut dinamakan Merchant Discount Rate(MDR), yang hanya diperuntukkan bagi merchant atau pedagang. Jadi, tidak ada biaya untuk konsumen.

Data BI menunjukkan, skema harga MDR telah diturunkan jadi 1 persen dari sebelumnya 2-3 persen. Pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu diberlakukan pula, termasuk MDR nol persen untuk transaksi terkait pemerintah.

Untuk diketahui, GPN adalah sistem pembayaran terpadu yang dikeluarkan BI dalam rangka memudahkan transaksi antarbank di Indonesia. Sampai awal Mei 2018, BI telah menyetujui penerbitan GPN bagi sekitar 100 bank penerbit.

Saat itu saja sudah ada 400 ribu kartu GPN yang dicetak. Nasabah yang telah mengganti kartu debit dengan yang berlogo GPN dipersilahkan bertransaksi menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), juga pada perangkat Electronic Data Capture lain, tanpa harus dari bank yang sama. Sekali lagi, tanpa biaya alias gratis.

Satu hal, dengan kebijakan baru BI itu, biaya yang dibebankan kepada merchant setiap transaksi melalui perangkat EDC untuk kartu berlogo GPN diturunkan. Penurunan biaya tercermin dari besaran Merchant Discount Rate (MDR) dari yang sebelumnya 2 sampai 3 persen kini jadi 1 persen. (M.Nasir)

Check Also

Emil Salim Minta Presiden Perhitungkan Penggunaan Alternatif Anggaran Pemindahan Ibu Kota Negara
Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan memberatkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

EmitenNews.com – Ini saran penting atas rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *