#
Ilustrasi Gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan. Penghentian perkara ini diklaim dilakukan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab. Pihak komisi antirasuah menyatakan ini bukan keputusan baru. (Dok. Pontas.ID).

KPK Telah Hentikan 36 Perkara dalam Tahap Penyelidikan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri: itu bukan keputusan baru. Data 5 tahun terakhir menunjukkan, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus

EmitenNews.com –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan. Penghentian perkara ini diklaim dilakukan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab. Pihak komisi antirasuah menyatakan ini bukan keputusan baru. Data 5 tahun terakhir, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.

“Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap Penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ali merasa perlu menjelaskan definisi penyelidikan. Yaitu, serangkaian kegiatan penyelidik dalam menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dari definisi penyelidikan ini, dapat dipahami, terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

“Ketika tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan. Sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan, perkara dihentikan penyelidikannya,” ujarnya.

Ali menguraikan pertimbangan KPK dalam menghentikan kasus dalam tahap penyelidikan:

-Sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011 (sudah 9 tahun), 2013, 2015 dan lain sebagainya.

-Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan –seperti: bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

-Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/DPD.

Ali mengatakan penghentian perkara dalam tahap penyelidikan bukan hal baru di tubuh lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu. Dalam kurun 5 tahun terakhir ,KPK sudah menghentikan penyelidikan kasus sebanyak 162 kasus. Data 5 tahun terakhir, sejak 2016 KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus.

Menurut Ali, penghentian kasus dalam tahap penyelidikan itu dulunya tidak dilakukan karena dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 atau UU KPK sebelum revisi itu, melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Karena itu, KPK saat itu wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti kuat.

“Sama halnya dengan pascaberlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU Nomor 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati. Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

Ali mengatakan kasus-kasus yang memiliki bukti awal yang cukup wajib dilanjutkan. Namun sebaliknya, kasus yang dinilai tidak cukup bukti harus dihentikan. Dengan begitu, dalam proses penyelidikan lkecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. “Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup wajib dihentikan.” ***

 

Check Also

Dampak Covid-19, Ini Yang Akan Dilakukan Fajar Capital (SFAN) Kedepan

EmitenNews.com- Perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, jasa, konsultasi manajemen PT Surya Fajar Capital Tbk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: