#

Larangan Peredaran Minyak Curah Dibatalkan, YLKI Anggap Pemerintah Lemah
Ketua YLKI Tulus Abadi: secara umum YLKI Kecewa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam membuat kebijakan itu. Kalau itu baik kenapa mesti mundur?

EmitenNews.com – Langkah pemerintah membatalkan kebijakan larangan peredaran minyak curah, mendapat reaksi keras. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembatalan tersebut semakin menunjukkan pemerintah lemah.

“Secara umum YLKI Kecewa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam membuat kebijakan itu. Kalau itu sebuah kebijakan yang baik kenapa mesti mundur?,” ungkap Tulus Abadi, di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dalam penilaian Tulus, peraturan yang mewajibkan kemasan dan kualitas baik pada minyak goreng tersebut memiliki dampak baik bagi perlindungan konsumen. Penggunaan kemasan yang baik penting  demi melindungi masyarakat.

“Soalnya minyak itu cair. Sangat rentan kemasukan bahan lain, perubahan juga lebih cepat, dengan cuaca, serta suhu itu bisa membahayakan konsumen kalau tidak dikemas secara baik,” ujarnya.

Dengan semangat itu, Tulus menyebutkan, pemerintah seharusnya tetap memberlakukan kebijakan larangan edar bagi minyak curah mulai 1 Januari 2020, sesuai rencana. Tapi, penerapan kebijakan harus tetap dilakukan secara hati-hati supaya tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

Penerapan peraturan dapat dilakukan berangsur dan bertahap. Dengan begitu, masyarakat dapat beradaptasi dengan pelaksanaan aturan itu secara perlahan.

“Masih ada 50 persen konsumen yang bergantung pada minyak curah jangan sampai untuk daerah yang mungkin ekonominya itu sulit, justru terberatkan,” katanya lagi.

Seperti diketahui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng curah di pasar masyarakat mulai 1 Januari 2020 karena dianggap membahayakan masyarakat. Sebagai gantinya minyak curah wajib menggunakan kemasan standar.

“Minyak goreng curah tidak ada jaminan kesehatan sama sekali. Itu minyak bekas, bahkan ambil dari selokan dan sebagainya,” kata Menteri Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Tetapi, tiga hari kemudian, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah resmi menarik kebijakan itu. Kepada pers, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10/2019), Menteri Darmin mengaku, informasi ini diterimanya langsung dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

“Saya tanya Pak Enggar, katanya itu akan dibatalkan, apa sudah, tapi yang pastinya iya batal,” kata Darmin Nasution. ***

 

Check Also

Masyarakat Kini Punya Kesempatan Sama Akses Teknologi Digital Konektivitas Sangat Cepat
Presiden resmikan pengoperasian Palapa Ring, Senin (14/10/2019). Tol langit ini menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kabupaten dan kota di Indonesia

EmitenNews.com – Masyarakat kini memunyai kesempatan sama mengakses teknologi digital dengan konektivitas sangat cepat. Presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *