#
Ilustrasi demo buruh tolak omnibus law. Presiden Joko Widodo memutuskan menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh bila berhalangan, tidak masuk kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/2/2020), draftnya sudah diserahkan kepada DPR RI.. (Dok. Rakyat Merdeka).

Melalui Omnibus Law, Presiden Hapus Aturan Upah bagi Pekerja Bila Berhalangan Tidak Masuk Kerja
Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/2/2020), draftnya sudah diserahkan kepada DPR RI

EmitenNews.com – Bakal tidak ada penghasilan bagi pekerja yang berhalangan, sehingga tak bisa bekerja. Presiden Joko Widodo memutuskan menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh bila berhalangan, tidak masuk kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/2/2020), draftnya sudah diserahkan kepada DPR RI.

Dalam draft Rancangan Undang-Undang yang dikutip Kamis (13/2/2020) itu, buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha.

Tetapi, besaran upah yang diterima tidak diatur dalam ruu tersebut. Besaran upah nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Terjadi perubahan revolusioner jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dalam UU yang kerap diprotes pengusaha tersebut, bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja, mereka tetap akan mendapatkan upah.

Bagi yang berhalangan karena sakit, upah terbagi dalam beberapa besaran. Untuk empat bulan pertama, bayaran yang diterima buruh 100 persen dari upah. Untuk empat bulan kedua, bayarannya 75 persen dari upah. Untuk empat bulan ketiga, bayaran sebesar 50 persen dari upah.

Perhatikan, bila pekerja sampai empat bulan ketiga belum juga masuk kerja, diberi hak menerima pembayaran 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan pengusaha.

Untuk pekerja yang tidak masuk karena menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, membaptis anak, mendampingi istri melahirkan atau mengalami keguguran, bisa mendapatkan upah untuk dua hari.

Selain menghapus aturan upah untuk pekerja yang berhalangan, Presiden Jokowi juga menghilangkan peran dewan pengupahan dalam penentuan upah minimum. Dalam draft ruu tersebut, kewenangan penentuan upah minimum dilimpahkan Jokowi ke gubernur.

Gubernur diberikan formula penentuan upah. Rumusnya, upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan hasil kali upah minimum tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. ***

 

Check Also

Tanggap Darurat Covid-19, Pegadaian Serahkan Ambulans dan Peralatan Medis ke PMI DKI Jakarta
“Kami memberikan bantuan modifikasi satu unit ambulans kepada PMI agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menangani pasien Covid-19,” kata Kepala Divisi KBL PT Pegadaian Hertin Maulida

EmitenNews.com – PT Pegadaian (Persero) terus aktif membantu upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Pegadaian menyerahkan ambulans …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: