Menteri Hanif Diminta Jembatani Penyelesaian Polemik Aturan UMSP 2019

Aprindo menolak Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP yang diteken Gubernur Anies Baswedan

M Nasir

Ekonomi Update, Makro & Moneter Wednesday, 13th February 2019 11:57:47 PM • 5 days ago


EmitenNews – Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri diminta menjembatani penyelesaian polemik aturan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI 2019, yang sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beberapa waktu lalu.

Kepada pers yang menemuinya usai menjadi narasumber sebuah acara di Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019), Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey mengatakan, Peraturan Gubernur DKI Nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP DKI 2019 mengatur tingkat upah untuk 11 sektor industri dengan 80 subsektor lain di dalamnya. Aprindo menentang produk aturan Gubernur Anies itu. Karena, menilai industri ritel berada di sektor padat karya. Bukan lagi industri sektoral.

Roy menjelaskan, posisi ritel sudah berada pada sektor padat karya. Dilihat dari jumlah sumber daya manusia (SDM) dan biaya operasional, ritel tidak tepat masuk dalam 11 sektor yang ditetapkan dalam Pegub tersebut. Sesuai peraturan Kementerian Perindustrian, ketika sebuah usaha sudah di atas 50 persen dari total produksi untuk biaya SDM dan 200 orang lebih yang bekerja dalam suatu industry, itu bisa dan layak sebagai industri padat karya.

Merujuk peraturan UMSP itu, besaran upah yang harus dibayar perusahaan kepada pekerja lebih besar sekitar 6-8 persen dibandingkan UMP (Upah Minimum Provinsi) secara umum. Kondisi ini dianggap memberatkan pelaku usaha atau industri, khususnya ritel.

“Masak ritel disamakan dengan karaoke, disamakan dengan restoran, disamakan dengan taman hiburan. Itu sektoral semuanya kan?” katanya.

Pihak Aprindo menilai Pergub DKI itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum. Salah satu bunyinya, jika tidak ada kesepakatan dengan pengusaha dan asosiasi terkait aturan upah itu, Pergub tidak bisa ditandatangani.

“Bagaimana hukum positif di atasnya bisa ditabrak dengan hukum dari bawah. Kita mempertanyakan itu, terus kita suarakan dan dapat kiranya ditinjau, dianulir UMSP untuk industri ritel,” katanya.

Dalam pandangan Roy Mandey, sebuah industri atau usaha akan maju serta berkembang jika didukung regulasi yang baik. Karena hal ini tidak akan memberatkan dan menggerus kemujuan dunia usaha. Ia memastikan, penolakannya dan kawan-kawan itu, semata-mata bentuk aspirasi kepada pemerintah sebagai warga negara.

“Ini aspirasi pelaku usaha. Kepastian atau langgengnya sebuah industri itu sangat tergantung regulasi. Ketika regulasi tidak mendukung, industri akan mati, tutup, tergerus dan lain sebagainya. Ini harus dikaji. Artinya, kita tidak sepakat dengan penandatanganan UMSP untuk sektor ritel,” tegasnya. ***

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *