#
Ilustrasi pembangunan jalan trans Papua. Pemerintah terus mengevaluasi efektivitas penyaluran dana otsus Papua, dan Papua Barat. Meski diguyur dana besar, pertumbuhan ekonomi di wilayah itu jeblok, dan malah mengalami kontraksi sepanjang 2019 sebesar 15,72 persen. (Dok. Batam Today).

Meski Diguyur Dana Besar Tetapi Pertumbuhan Ekonomi Papua Jeblok, Apa yang Salah ya?
Pemerintah terus mengevaluasi efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat. Dalam APBN 2020, alokasi dana otsus mencapai Rp8,374 triliun

EmitenNews.com – Dana otonomi khusus untuk Papua tak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas penyaluran dana otsus Papua, dan Papua Barat itu. Meski diguyur dana besar, pertumbuhan ekonomi di wilayah itu jeblok, dan malah mengalami kontraksi sepanjang 2019 sebesar 15,72 persen. Apa yang salah ya?

Kepada pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Selasa (11/2/2020), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memastikan, akan mengevaluasi secara besar-besaran program di wilayah ujung timur Indonesia ini. Ia menyebutkan, melihat keunikan Papua, kondisi perekonomiannya, dan lain sebagainya. Intinya, banyak hal yang akan dilihat, dan dievaluasi.

Pemerintah terus menggelontorkan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Sayangnya, meski memperoleh dana besar, tetapi  tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Karena itu, pemerintah mengambil keputusan akan mengevaluasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan banyak hal.

Seperti diketahui dalam APBN 2020, alokasi dana otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Rp8,374 triliun, dengan masing-masing Dana Otsus untuk Papua Rp5,861 triliun dan Papua Barat Rp2,512 triliun.

Apa yang diungkapkan Astera itu, sebelumnya sudah ada penegasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Duni itu, otsus Papua akan dievaluasi. Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, masih terus mengevaluasi. Sampai Rabu (1/2/2020), belum ada keputusan untuk melanjutkan atau tidak program berbiaya besar itu.

Seperti dikutip dari Suara.com, Ketua DPR (ketika itu) Bambang Soesatyo pernah meminta Komisi VII DPR segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk menjelaskan adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus Papua sejak 2011 hingga 2017.

“Saya minta BPK dipanggil untuk menjelaskan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otsus Papua, khususnya terhadap bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Bambang Soesatyo di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Sebelumnya, BPK menemukan permasalahan pengelolaan dana otonomi khusus Papua sejak tahun 2011 hingga 2017. Temuan BPK tersebut sudah dilaporkan ke Tim Otsus Papua dari DPR, untuk dikaji. Laporan disampaikan dalam pertemuan yang digelar BPK dengan pimpinan DPR. Hadir Ketua Tim Otsus Papua Fadli Zon, Senin (5/3/2018).

Bambang mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga sebaiknya mendorong pemprov, pemkab maupun pemkot setempat menggunakan dana otsus sesuai usulan. Selain itu, pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. ***

 

Check Also

Kurva Pandemi Covid-19 di Indonesia Terus Meningkat, Jumat Ini Bertambah 678 jadi 25.216 Pasien
Achmad Yurianto: berdasarkan hasil pemeriksaan 10.639 spesimen menggunakan mesin PCR dan TCM, total yang sudah diperiksa hingga hari ini 300.545 spesimen

EmitenNews.com – Kurva epidemi kasus virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (covid-19) di Indonesia terus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: