OJK Ketiban Kritik Akibat Kebijakan Pembebasan Uang Muka Kredit Kendaraan

Keputusan DP 0 persen bertentangan dengan semangat pemerintah memaksimalkan penggunaan transportasi umum

M Nasir

Ekonomi Update, Makro & Moneter Saturday, 12th January 2019 2:00:12 PM • 2 weeks ago


EmitenNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketiban kritikan. Kritik muncul berkaitan dengan kebijakan OJK merelaksasi aturan uang muka kendaraan bermotor hingga 0 persen. Putusan itu berpotensi memperparah kondisi kemacetan di jalan raya, selain berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memaksimalkan penggunaan transportasi umum.

Kepada pers, di Jakarta, Jumat (11/1/2019), pengamat Transportasi Darmaningtyas berharap kebijakan tersebut dibatalkan demi menghindari efek negatif dengan makin padatnya kendaraan bermotor di jalanan. OJK juga diminta berkoordinasi dengan pihak lain, jika ini mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan umum.

Jangan mentang-mentang urusan finansial menjadi kewenangan OJK main memutuskan saja soal itu. Karena menurut Darmaningtyas, masalah itu juga bersentuhan dengan domain pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, kalangan industri, dan kepolisian. Intinya, jangan memutuskan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan hajat publik. Paling tidak, ada empat stake holder yang harus diajak berdiskusi, terutama mengenai dampaknya.

Perlu diingat pula tingkat kemacetan saat ini kian meningkat, baik yang ditimbulkan oleh banyaknya sepeda motor maupun mobil di jalanan. Tidak terbayang jika aturan pembebasan uang muka diberlakukan, dikhawatirkan dampaknya justru lebih parah bagi kemacetan.

Darmaningtyas menyarankan agar down payment (DP) atau uang muka cicilan kendaraan bermotor dikembalikan lagi ke 30 persen. Hal itu dinilai sudah memadai, meskipun belum sepenuhnya bisa mengatasi membludaknya jumlah kendaraan di jalan-jalan.

Penanganan kemacetan

Kritik untuk OJK juga datang dari pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Jika kredit kendaraan bermotor DP 0 persen, atau tanpa uang muka itu diterapkan, kata dia, akan membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Hal ini dikhawatirkan membuat kepadatan jalan justru tak berkurang.

Masyarakat bakal merasa dimudahkan untuk memiliki kendaraan, baik motor, maupun mobil. Akibatnya, kemacetan makin menjadi-jadi. Orang tak lagi memilih kendaraan umum, karena sudah gampang memiliki kendaraan pribadi.

Selain itu, kebijakan OJK itu juga bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan umum dalam mengatasi kemacetan di jalan. Presiden Joko Widodo pernah memimpin rapat terbatas di Istana Kepresiden membahas penanganan kemacetan di Jabodetabek. Sebuah badan sampai dibentuk khusus untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak kunjung tuntas.

Agus Pambagio melihat semangat mengurangi kemacetan tersebut kontradiktif dengan kebijakan membebaskan uang muka yang diputuskan OJK. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur uang muka kendaraan bermotor bisa 0% tergantung kondisi perusahaan pembiayaan.

Memang, dalam keputusan OJK itu, tidak semua leasing bisa memberikan kebijakan tanpa uang muka. Dalam relaksasi OJK yang tertuang dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 20 ayat 1 menjelaskan: perusahaan pembiayaan yang memiliki tjngkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio pembiayaan bermasalah atau NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan DP 0%. ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *