#
Kementerian BUMN. Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan penyebab banyaknya fenomena rangkap jabatan komisaris pada perusahaan negara. (Dok. Sinar Harapan).

Ombudsman Catat Lima Isu dalam Praktik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Pertama, kompetensi komisaris dari relawan politik. Kedua, dominasi jajaran direksi dan komisaris dari bank BUMN tertentu. Ketiga, penempatan anggota TNI/Polri dan ASN aktif, ditambah pengurus parpol

EmitenNews.com – Ombudsman RI mencatat lima isu yang menjadi masalah atas banyaknya praktik rangkap jabatan komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertama, kompetensi komisaris dari relawan politik. Kedua, dominasi jajaran direksi dan komisaris dari bank BUMN tertentu. Ketiga, penempatan anggota TNI/Polri aktif. Keempat penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Kelima pengurus Partai Politik jadi komisaris BUMN.

Dalam konferensi pers daring, Selasa (4/8/2020), anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan penyebab banyaknya fenomena rangkap jabatan komisaris pada perusahaan negara itu. Temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi sejak 2017 hingga 2019, yang menemukan adanya 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan. Pada 2020 diyakini masih terjadi.

“Pada 2020 pelanggaran itu tetap terjadi. Maka kita lakukan review secara teknis kepada BUMN untuk 2020, hingga menemukan beberapa perkembangan terakhir,” ujar Alamsyah.

Alamsyah menyebutkan terdapatnya lima isu tersebut. Ombudsman telah menyampaikan data-datanya kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap Ombudsman dapat segera membahasnya dengan Kementerian BUMN. “Kami tidak ingin menelusuri siapa-siapa orangnya secara khusus, tapi semua ini akan kami dorong sebagai dasar perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan.”

Karena itulah Ombudsman memutuskan menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi dengan empat kesimpulan terkait fenomena rangkap jabatan pada komisaris BUMN. Pertama, adanya benturan regulasi akibat batasan yang tidak tegas sehingga menyebabkan penafsiran berbeda dan cenderung meluas. Kedua, pelanggaran terhadap regulasi yang secara eksplisit telah mengatur pelarangan rangkap jabatan pada UU, PP, dan peraturan menteri.

Ketiga adanya rangkap penghasilan yang tidak didasarkan prinsip imbalan atas beban tambahan yang wajar dan berbasis kinerja. Keempat sistem rekrutmen komisaris BUMN kurang transparan, kurang akuntabel, dan diskriminatif.

Karena itu, Ombudsman meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden. Tujuannya memperjelas batasan serta kriteria dalam penempatan struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN berdasarkan kompetensi dan terhindar dari konflik kepentingan.

“Termasuk pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ombudsman meminta agar Presiden memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, memperbaiki peraturan menteri yang sekurang-kurangnya mengatur lebih jelas mengenai penetapan kriteria calon, dan sumber bakal calon. Juga, tata cara kewajiban, dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN.

Lainnya, melakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara eksplesit bertentangan dengan hukum. “Jadi kalau Peraturan Presiden sudah mengatakan jabatan ini tidak boleh merangkap, ya tidak bisa merangkap,” ujar Alamsyah. ***

 

Check Also

Pemerintah Sedang Evaluasi Pengadaan Jasa Tes PCR Swasta
Rencananya, pemerintah akan menetapkan harga jasa pengadaan Uji Polymerase Chain Reaction (PCR Test) oleh lembaga non-pemerintah atau partisipasi swasta dan klinik

EmitenNews.com – Pemerintah sedang mengevaluasi pengadaan jasa PCR Test oleh pihak swasta. Rencananya, pemerintah akan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: