#

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perbaharui Aturan Rights Issue Bagi Emiten

EmitenNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru tentang persetujuan modal perusahaan terbuka untuk menyediakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue . Aturan baru tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan lama, yang membatasi pemegang kuasa untuk HMETD hanya investor mayoritas.

“Peraturan OJK ini merupakan perubahan atas POJK Nomor 32 / POJK .04 / 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan menambah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) menjadi POJK Nomor 14 / POJK .04 / 2019,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/6).

Wimboh menyebutkan, ada beberapa hal yang disetujui dalam peraturan baru ini, yang disetujui oleh investor khusus atau investor saham ritel. Aturan ini mengacu, yaitu tentang kerangka meminta restu untuk melaksanakan HMETD, Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) harus dihadiri dan dikumpulkan (kuorum) dengan menggunakan separuh atau 1/2 dari jumlah saham pemegang saham ritel independen.

“Jika pada RUPS kuota kuorum pertama belum disetujui, maka perusahaan dapat mengatur RUPS kembali dengan ketentuan rapat dan kuorum yang sama,” jelasnya.
Namun demikian, lanjut Wimboh, jika kuorum juga belum disetujui, maka RUPS tersebut akan ditentukan oleh jumlah kuorum yang akan ditentukan oleh OJK.

Sementara itu, dalam hal tujuan pelaksanaan, HMETD diberikan ketentuan baru. Untuk perusahaan perbankan terbuka, HMETD dapat dilakukan jika bank tersebut merupakan penerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lainnya yang memerlukan lebih dari 100 persen dari modal disetor atau digunakan lain yang dapat dilakukan restrukturisasi bank.

“Sementara untuk perusahaan terbuka non bank, HMETD dapat dilakukan jika perusahaan tersebut memiliki modal kerja yang negatif dan memiliki liabilitas lebih dari 80 persen dari aset perusahaan,” tuturnya.

“Syarat lain yang disetujui adalah perusahaan kompilasi tak lagi mampu meminta keuangan pada saat jatuh tempo untuk kreditur,” imbuhnya.

Namun demikian, persetujuan modal ini hanya dapat dilakukan dengan jumlah maksimum 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan.
Menurut Wimboh, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) juga dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait aturan baru ini.

Aturan ini sudah ditentukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 29 April 2019 dan diundangkan pada 30 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Check Also

OJK Akui Keberadaan Renternir Seperti Simbiosis Mutualisme

EmitenNews.com – Meskipun saat ini keberadaan Kasan keuangan teknologi atau Fintech sudah menjamur, namun renternir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *