#
Pemerintah bakal menyuntikkan Rp22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya. Anggaran itu akan digelontorkan bertahap melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada 2021 senilai Rp12 triliun dan Rp10 triliun tahun berikutnya. (Dok. BeritaSatu.com).

Pemerintah Bakal Suntik Rp22 Triliun untuk Selamatkan Asuransi Jiwasraya
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam: PT Asuransi Jiwasraya itu skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Karena itu, tak selayaknya dibailout menggunakan uang rakyat

EmitenNews.com – Ini solusi dalam penanganan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pemerintah bakal menyuntikkan Rp22 triliun untuk penyelamatan BUMN asuransi yang kelimpungan dililit kasus korupsi itu. Anggaran itu akan digelontorkan bertahap melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada 2021 senilai Rp12 triliun dan Rp10 triliun tahun berikutnya. Politikus PKS mengkritik, uang rakyat jangan digunakan untuk Jiwasraya yang sekarat karena dikorupsi.

Solusi itu diputuskan dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Dana tersebut bakal digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI. Perusahaan inilah nantinya akan digunakan untuk menampung seluruh nasabah Jiwasraya yang telah direstrukturisasi polisnya, baik itu nasabah tradisional dan saving plan.

“Dalam usaha merestrukturisasi, akan diberikan penambahan modal kepada BPUI sebesar Rp12 triliun pada tahun anggaran 2021, untuk tahap pertama. Kemudian Rp10 triliun pada tahun 2022,” kata Arya Bima, Ketua Rapat Panja Asuransi Jiwasraya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjaatmadja mengatakan kementerian dan manajemen Jiwasraya akan mulai memberikan opsi untuk restrukturisasi kepada nasabah mulai November 2020. Proses restrukturisasi ini diharapkan dapat selesai pada Maret 2021 sehingga proses pengalihan nasabah ini bisa dilakukan secepatnya.

Dalam keterangan resminya, Kamis (1/10/2020), anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana pemerintah menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) itu. Bagi politikus PKS itu, skandal Jiwasraya jelas perampokan, atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Karena itu, kata dia, tidak selayaknya di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat.

Ecky menegaskan, yang seharusnya dilakukan, memburu aset-aset yang ‘dirampok’ dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah. Menurut anggota Fraksi PKS DPR itu, penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa mengejar aset para pelaku yang menggerogoti Jiwasraya itu, untuk mengganti semua kerugian.

“Jadi, tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19,” tegas anggota DPR dari Dapil Jabar III tersebut. ***

Check Also

Satgas Covid-19 Akui Angka Kematian Akibat Penularan Virus Corona di Indonesia Masih Tinggi
"Angka kematian masih relatif tinggi dari global, tetapi kita yakini kerja sama  para dokter dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien kita harapkan bisa baik lagi," kata Doni Monardo

EmitenNews.com – Ngeri. Angka kematian akibat penularan virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (Covid-19) di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: