#
Pemerintah, kalangan DPR RI, dan penyelenggara pemilihan umum bersepakat tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2020), sesuai keputusan sebelumnya. Sebanyak 270 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) akan menyelenggarakan pemilihan pemimpinnya. (Dok. Pikiran Rakyat).

Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 Jalan Terus
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, 21 September 2020

EmitenNews.com – Pilkada Serentak 2020 jalan terus. Pemerintah, kalangan DPR RI, dan penyelenggara pemilihan umum bersepakat tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12/2020), sesuai keputusan sebelumnya. Sebanyak 270 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) akan menyelenggarakan pemilihan pemimpinnya.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (21/9/2020).

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia itu, dari pihak pemerintah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Komisioner KPU Ilham Saputra, Kepala Bawaslu Abhan, dan Kepala DKPP Muhammad.

Pimpinan rapat menympulkan, mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai rencana dan situasi masih terkendali. Untuk itu Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Kepala Bawaslu RI, dan Kepala DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada Rabu, 9 Desember 2020 dengan penegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Komisi II DPR RI meminta KPU RI segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam, khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya untuk:

  1. Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.
  2. Mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.
  3. Mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
  4. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3); UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
  5. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19.

Komisi II DPR RI juga meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI, diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran. ***

 

Check Also

Terungkap, 37 Orang Bakal Calon Peserta Pilkada Serentak 2020 Positif Covid-19
"Data sementara yang dihimpun hingga pukul 24.00 dari KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, bakal calon positif pemeriksaan swab tesnya 37 orang dari 21 Provinsi," kata Ketua KPU Arief Budiman

EmitenNews.com – Terungkap, sebanyak 37 orang bakal calon peserta Pilkada Serentak 2020 positif terjangkit virus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: