#
Ilustrasi demo buruh tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. UU Ciptaker dijamin tidak menghapus ketentuan cuti atau istirahat panjang seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Dok. Tribunnews).

Pemerintah Jamin UU Cipta Kerja tidak Hapus Ketentuan Cuti Seperti dalam UU Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah: tidak menghilangkan cuti, cuti haid, melahirkan, istirahat panjang, perusahaan tetap wajib memberi cuti bagi pekerja atau buruh. UU Ciptaker tidak menghilangkan hak cuti

EmitenNews.com – Ini janji pemerintah berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU sapu jagad itu dijamin tidak menghapus ketentuan cuti atau istirahat panjang seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam akun YouTube Deddy Corbuzier yang dikutip Sabtu (17/10/2020), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan UU Ciptaker dibentuk tidak untuk meniadakan kebijakan cuti panjang yang ada pada UU No. 13 Tahun 2003. Sepanjang aturan yang tertulis dalam regulasi itu tak dihapus atau diatur ulang, ketentuannya tetap harus dipatuhi oleh perusahaan dan pekerja.

“Tidak menghilangkan cuti seperti cuti haid, melahirkan, istirahat panjang, perusahaan tetap wajib memberi cuti bagi pekerja atau buruh. UU Ciptaker ini juga tidak menghilangkan hak (cuti) yang tadi. Jadi tidak benar UU Ciptaker menghapus cuti panjang. Ketentuan itu tetap berlaku sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003,” kata Menaker Ida Fauziyah.

Menurut Ida Fauziyah, jika UU Cipta Kerja tak mengatur ihwal cuti panjang, hal itu tak lantas menggugurkan ketentuan dalam UU Nomor 13 tahun 2003. Jadi, yang tidak diatur dalam UU Ciptaker, kata dia, itu merupakan ketentuan di UU 13 2003, sepanjang tidak dihapus, tidak diatur ulang, ketentuan dalam UU 13/2003 tetap berlaku sebagai ketentuan.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, ketentuan cuti hamil dan melahirkan, serta cuti haid masih berlaku sesuai UU 13/2003. Menurut dia, semua tetap berlaku, dengan paradigma hubungan kerja bercorak kemitraan, bukan belas kasihan.

Hendrawan Supratikno mengutip dokumen butir-butir penjelasan UU Cipta Kerja yang mencakup penjelasan atas ketentuan hak cuti hamil, melahirkan, dan haid, serta hak upah atas cuti itu. Berikut bunyinya:

  1. Pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.
  2. UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. ***

Check Also

Catat ya, Pemerintah Pastikan Pengusaha Dilarang Bayar Upah Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya
Pekerja waktu tertentu hanya berlaku untuk yang penyelesaiannya membutuhkan waktu pendek. Waktu kerja tetap 40 jam. Pengusaha dapat memilih sistem 5 hari 8 jam atau 6 hari 7 jam

EmitenNews.com – Para buruh bisa mencatat ini. Pemerintah memastikan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: