#

Pemerintah Sedang Bahas Beberapa Usulan Baru untuk Perluasan Program PEN
"Ada program perluasan Subsidi Upah untuk Guru Honorer, Perluasan Banpres Produktif dari Rp9 juta menjadi Rp15 juta, Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata," ujar Airlangga Hartarto

EmitenNews.com – Pemerintah sedang membahas beberapa usulan baru untuk perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Usulan menarik itu segera difinalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, Satgas PEN dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Program tersebut diluncurkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dalam jumpa pers online, Jumat (18/9/2020), Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan usulan program baru itu, antara lain Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat. Lalu, Payment Holiday (bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta), Pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS (dari 5 persen menjadi 1 persen), serta Bunga Kredit Konstruksi rendah.

“Juga ada program perluasan Subsidi Upah untuk Guru Honorer, Perluasan Banpres Produktif dari Rp9 juta menjadi Rp15 juta, Beli Produk UMKM, dan Voucher Pariwisata,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pemerintah juga terus memperketat upaya menekan pertambahan jumlah kasus. Untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin penerapan protokol kesehatan di daerah, pelaksanaan Operasi Yustisi dengan pengenaan sanksi pidana memerlukan instrumen hukum berupa Perpu, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

Berkaitan dengan realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6 persen terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp695,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya Kesehatan Rp18,45 triliun atau 33,47 persen, Perlindungan Sosial Rp134,4 triliun atau 57,49 persen, Sektoral K/L atau Pemda Rp20,53 triliun atau 49,26 persen, Insentif Usaha Rp22,23 triliun atau 18,43 persen, dan Dukungan UMKM Rp58,74 triliun atau 41,34 persen.

Potensi realisasi/ penyerapan anggaran PEN sampai akhir tahun 2020, yakni Kesehatan Rp84,02 triliun, Perlindungan Sosial Rp242,01 triliun, Sektoral/ Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp49,05 triliun, serta Insentif Usaha Rp.120,61 triliun. ***

 

Check Also

Masih ada Waktu bagi Pelaku UMKM Terdampak Covid-19 untuk Peroleh BLT Rp2,4 Juta
Bagi pelaku UMKM yang berminat, dipersilakan mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah sesuai domisili. Di beberapa wilayah, ada juga yang membuka pendaftaran online

EmitenNews.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergembiralah. Pemerintah memperpanjang program Bantuan Langsung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: