#
Presiden Joko Widodo. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr).

Presiden akan Prioritaskan Tiga Hal dalam RAPBN 2021, Salah Satunya Ketahanan Pangan
Presiden Joko Widodo memutuskan memperlebar defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

EmitenNews.com – Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan 3 hal dalam RAPBN tahun 2021. Pertama, ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur. Ketiga, konektivitas teknologi digital atau Information and Communication Technology (ICT). Kemudian yang tidak kalah pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas melalui video teleconference, Selasa (28/7/2020), mengungkapkan, pentingnya memprioritaskan belanja anggaran untuk ketahanan pangan. Lalu, pembangunan kawasan industri didukung infrastruktur. Untuk ICT agar konektivitas teknologi digital ditingkatkan dan merata di seluruh Indonesia.

Kemudian pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 pasca tahun 2020. Ini penting untuk dukungan terhadap biaya pengadaan vaksin.

Sebelumnya melalui sidang kabinet yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (28/7/2020), Presiden Joko Widodo memutuskan memperlebar defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah memiliki cadangan belanja Rp179 triliun yang akan diprioritas untuk belanja mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melaporkan perkembangan tersebut kepada DPR RI. Ia akan berkomunikasi dengan para pimpinan Badan Anggaran DPR, atau komisi keuangan serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini. Dengan begitu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia berharap proses politiknya bisa berjalan baik.

Sri Mulyani mengatakan, perubahan tersebut sangat mepet sekali waktunya, sebelum Presiden Jokowi membacakan nota pengantar RAPBN 2021 pada pertengahan Agustus 2020.

“Ini tugas yang harus kami lakukan segera, karena Presiden segera sampaikan rancangan APBN 2021 secara formal di DPR. Kita tidak akan sampaikan secara detail hari ini, karena menunggu dalam 14 hari ke depan akan kami sampaikan ke DPR dan ke media mengenai rancangan itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ***

 

Check Also

Ombudsman Catat Lima Isu dalam Praktik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Pertama, kompetensi komisaris dari relawan politik. Kedua, dominasi jajaran direksi dan komisaris dari bank BUMN tertentu. Ketiga, penempatan anggota TNI/Polri dan ASN aktif, ditambah pengurus parpol

EmitenNews.com – Ombudsman RI mencatat lima isu yang menjadi masalah atas banyaknya praktik rangkap jabatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: