#
Pemerintah tidak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Apalagi, ini aspirasi dari bawah seperti sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Dok. Nokenlive).

Presiden Ingatkan Masih Berlaku Moratorium Pemekaran Wilayah Baru
Pemerintah tidak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Apalagi merupakan aspirasi dari bawah

EmitenNews.com – Pemerintah tidak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Apalagi, ini aspirasi dari bawah seperti sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tetapi, menurut Presiden Joko Widodo masih berlaku moratorium pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

“Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tapi tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua,” kata Presiden Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Seperti diketahui wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat. Saat ini wilayah di Bumi Cenderawasih itu terdiri atas Provinsi Papua, dan Papua Barat.

Namun, Menteri Dalam Negeri (saat itu) Tjahjo Kumolo, memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Tjahjo memastikan pemekaran tak terhambat moratorium yang diterapkan Presiden Jokowi sejak 2014. Malah, Mendagri Kabinet Indonesia Maju, Tito Karnavian, sempat memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua itu, akan dinamai Papua Selatan.

Komisi II DPR mendukung proses pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemekaran provinsi solusi konkret mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran,” kata Doli.

Doli mengklaim tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Menurut dia, idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku besar.

Tetapi, Majelis Rakyat Papua (MRP) tak sepakat dengan wacana pemerintah melakukan pemekaran provinsi di Papua. Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, jika pemerintah ingin melakukan pemekaran di Bumi Cenderawasih, persetujuan dari MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terlebih dahulu harus didapat.

“Kalau memang ada pemekaran baru di Papua perlu ada pertimbangan persetujuan dari MRP, DPRP, bahkan DPRPB dan MPRPB, karena kita satu UU Otonomi Khusus,” ujar Demas kepada pers, di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Seperti diketahui, MRP merupakan lembaga di Papua yang setara dengan DPRD. Karena itu, kata Demas, MRP memiliki hak suara yang sama terkait wacana pemekaran tersebut. Ia menyebutkan, wacana pemekaran tak bisa serta merta dilakukan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah, termasuk sumber daya manusia di dalamnya.

“Kita tidak begitu saja menerima, perlu pertimbangan, manfaat pemekaran itu apa. Dua saja yang mau dimekarkan masih ada yang berteriak, demo di mana-mana karena tidak dapat peluang kerja, usaha, bisnis, dan sebagainya,” tuturnya. ***

 

Check Also

Kendaraan dari DKI Jakarta bagian Selatan dan Jawa Barat Bisa Lewat Tol Kunciran-Serpong Menuju Bandara
Kepala BPJT Danang Parikesit: kehadiran Tol JORR II bisa memecah beban jalan atas kendaraan bermuatan besar yang selama ini membebani Tol Dalam Kota

EmitenNews.com – Opsi akses tol menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta, Cengkareng, Tangerang, Banten bertambah. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: