Sanksi Menanti, Bagi Anggota Kliring dan Partisipan KPEI yang Tidak Menjalankan Pengkinian Data

RS gen

Regulator Update, Self Regulatory Organizations (SRO) Friday, 16th November 2018 11:36:21 AM • 4 weeks ago


EmitenNews– Kesadaran Anggota Kliring (AK) dan Partisipan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk melakukan pengkinian data Perusahaan masing-masing sangat diharapkan.

”Tingkat awareness teman-teman AK dan Partisipan untuk pengkinian data saat ini diakui perlu ditingkatkan,” ucap Kepala Unit Keanggotaan KPEI, Arief Setiawan, saat wawancara di kantor KPEI, gedung BEI, Jakarta, awal November 2018.

Faktanya, industri pasar modal khususnya KPEI sebagai salah satu Self-Regulatory Organizations (SRO) yang berperan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, menjadikan pengkinian data AK dan Partisipan sebagai poin penting. Terutama dari sisi Know Your Customers (KYC) untuk proses penyelesaian transaksi bursa maupun penjaminannya.

Baca juga : Proses Bisnis Kian Berkembang, KPEI Luncurkan Portal Khusus Anggota Kliring dan Partisipan

Melalui layanan Portal AK dan Partisipan, proses pengkinian data menjadi lebih mudah, yaitu secarareal time. Sejalan dengan kemudahan dari fasilitas ini, pemberlakuan sanksi bagi AK dan Partisipan yang belum patuh akan semakin digalakkan.

Arief mengatakan, ada dua cara untuk melihat adanya potensi pelanggaran atau tidak terkait dengan pemberlakuan layanan portal ini.

Pertama, ketika AK dan Partisipan melakukan input data, harus disampaikan juga dokumen pendukungnya. ”Misalnya akta perubahan. Hardcopy akta perubahan tetap disampaikan ke kita. Di situ akan terlihat, jika ada perubahan akta sebulan yang lalu namun baru dikirim ke KPEI beberapa bulan kemudian. Itu namanya nggak comply,” ungkapnya.

Kedua, KPEI tidak lantas pasif dan bergantung pada teknologi. KPEI tetap melakukan crosscheck data secara proaktif. ”Misalnya crosscheck data sejenis ke Bursa Efek Indonesia atau Asosiasi Pasar Modal terkait yang memiliki data anggotanya,” terusnya.

Sanksi diberlakukan bukan hanya terkait pengkinian data, melainkan seluruh kewajiban AK dan Partisipan yang tidak dapat dipenuhi sesuai Peraturan KPEI.  Secara umum, sanksi paling ringan dimulai dengan peringatan (reminder) hingga paling berat adalah sanksi pencabutan dari daftar keanggotaan. ”Nggak update atau salah data (dilakukan secara sengaja), sanksi berlaku juga,” Arief menegaskan.

“Laporan Keuangan AK dan Partisipan termasuk bagian dari kewajiban yang harus disampaikan pada pemberlakuan Portal AK dan Partisipan itu,” tuturnya.

Berita Terkait: Perdagangan di Bursa Meningkat, KPEI Luncurkan EAE sebagai Sistem Kliring Terbaru

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *