#
Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani. (Dok. Inilah.com).

Satgas Omnibus Law Terbentuk, Dipimpin Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani
Beranggotakan 127 orang dari beragam latar belakang; akademisi, birokrat, pengusaha, jurnalis, tokoh masyarakat dan sebagainya

EmitenNews.com – Satuan Tugas Omnibus Law terbentuk. Ketuanya, Rosan Roeslani yang juga Ketua Kadin Indonesia. Dalam keputusan bersama pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law itu, ada 127 anggota dari beragam latar belakang; akademisi, birokrat, pengusaha, jurnalis, tokoh masyarakat. Mereka, Anies Baswedan, Hariyadi Sukamdani, Carmelita Hartoto, Putri K Wardhani, Erwin Aksa, Suryo Pratomo dan lainnya.

Informasi yang dikumpulkan sampai Senin (16/12/2019), berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas bertugas melalukan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Selain itu, satgas bertugas melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

Skema omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menyelaraskan 82 Undang-undang (UU) dan 1.194 pasal. Substansi rancangan beleid tersebut mencakup 11 klaster.

“Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait,” ujar Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi tentang omnibus law di kantornya, Kamis (12/12/2019).

Rincian 11 klaster tersebut antara lain penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; dan kemudahan berusaha.

Dalam salinan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta, Senin (16/12/2019) itu, menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kadin Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Satgas ini juga dapat melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi. Juga pihak lain yang dipandang perlu serta melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menko Perekonomian dalam rangka konsultasi publik.

Beberapa anggota Satgas antara lain; Abdullah Azwar Anas, Anton Supit, Carmelita Hartoto, James Riady, Jhonny Dharmawan, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro, dan lain sebagainya. ***

 

Check Also

Wali Kota Bogor Nilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rugikan Pemerintah Daerah
"Ada kecenderungan kembalinya watak otoriter. Walaupun justifikasinya untuk pembangunan efektif, tapi bahaya, banyak hal dikorbankan. Sebagai contoh, Omnibus Law," kata Bima Arya

EmitenNews.com – Ini kritik tajam dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Politikus PAN ini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: