#
Faisal Basri. (Dok. Fajar Online).

Siapa ya Segelintir Pengusaha yang Diuntungkan dari Program Biodiesel
Ekonom Faisal Basri membongkar banyaknya mudarat program biodiesel daripada Maslahatnya. Dari sisi ekonomis maupun lingkungan, pemerintah dan masyarakat dirugikan program itu

EmitenNews.com – Faisal Basri membongkar banyaknya mudarat program biodiesel daripada maslahatnya. Tetapi, siapa segelintir pengusaha yang menurut ekonom senior itu, diuntungkan dari program Presiden Joko Widodo tersebut? Dari sisi ekonomis maupun lingkungan, pemerintah dan masyarakat dirugikan oleh program tersebut.

Dalam diskusi daring Greenpeace, Rabu (18/11/2020), bertajuk Kebijakan Biodiesel Untuk Siapa?, Faisal Basri mengungkapkan, kebijakan yang digadang-gadang untuk menghentikan ketergantungan pada energy fosil itu, jauh panggang dari api. Ia memastikan, program biodiesel bukan jawaban dari permasalahan energi yang tengah dihadapi RI, yakni defisit minyak fosil yang diakibatkan ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi.

Tidak jelas, karena pemerintah mengabaikan tren konsumsi minyak nabati untuk biofuel yang menurun secara global. Jika konsumsi global turun, mau tidak mau pasar dalam negeri yang harus menyerap produksi biodiesel. Sebagai salah satu negara yang memasok biodiesel terbesar, Faisal memprediksi akan banyak pabrik biodiesel menganggur di masa depan.

Faisal Basri menuding, program biodiesel didesain menguntungkan segelintir pengusaha, termasuk soal subsidi yang diberikan lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, dari sisi ekonomis maupun lingkungan, pemerintah dan masyarakat dirugikan oleh program tersebut.

Dari sisi lingkungan, program biodiesel ternyata tak menjadi solusi sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pasalnya, jika produksi biodiesel mencapai 33 miliar liter, diperlukan area tanam kelapa sawit seluas 8,3 juta hektare (Ha) yang setara dengan 70,6 persen dari lahan tanam. Tanpa proyeksi pun, urai Faisal, saat ini perkebunan sawit telah merambah ke kawasan hutan.

“Ada 3 juta ha hutan yang sudah ditanami sawit, jadi ini deforestasi menjadi ancaman kita semua,” imbuhnya.

Apalagi, pasar dunia terus bergeser pada penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Dikhawatirkan biodiesel dari RI tidak akan mendapatkan tempat di pasar dunia. Walhasil, pasar dalam negeri yang harus menyerap biodiesel.

Faisal Basri juga menyoroti kejanggalan dari subsidi biodiesel yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi covid-19 sebesar Rp2,78 triliun melalui program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN). Menurut Faisal, subsidi bukan untuk menjaga stabilitas harga agar mengurangi volatilitas bagi masyarakat atau konsumen berpenghasilan rendah, melainkan untuk menyelamatkan pelaku usaha karena permintaan menurun drastis.

Jika pemerintah berniat membantu petani, seharusnya subsidi diberikan untuk seluruh penghasil CPO, bukan khusus industri biodiesel. Faisal mempertanyakan, apa urusannya covid-19 dengan biofuel. Menurut dia, tidak ada urusannya. “Ini langkah awal dan tidak ada yang mempertanyakan.”

Secara ekonomis pun, Faisal tak melihat kontribusi positif dari pengembangan biodiesel. Pasalnya, program itu malah menekan transaksi berjalan (CAD). Berdasarkan perhitungan opportunity cost, terjadi defisit perdagangan yang kian melebar setiap tahun. Hitungannya, defisit untuk 2019 sebesar Rp85,2 triliun atau sekitar USD6,1 miliar, lebih besar dari 2018 yakni Rp72,1 triliun atawa USD5 miliar.

Opportunity cost yang dimaksud, pendapatan ekspor yang dikorbankan pemerintah dari konsumsi biofuel dan pemakaian biodiesel untuk kebutuhan domestik. Faisal menuding, tidak ada yang namanya penghematan devisa daari proyek itu, justru terjadi penggerogotan devisa karena penghematan dari tidak mengimpor solar jauh lebih kecil. Pasalnya, tidak mengimpor solar hanya 30 persen kalau B30, lalu kehilangan kesempatan ekspor CPO.

Dalam sidang tahunan MPR, Agustus lalu, Presiden Jokowi menyebut program biodiesel membuat pemerintah mampu menekan nilai impor minyak pada 2019. PT Pertamina (Persero) membenarkan, implementasi B20 dan B30 telah menghemat devisa negara Rp43,8 triliun pada 2019. Tahun ini, ditargetkan menghemat devisa hingga Rp63,4 triliun dari program B30.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor hasil minyak secara tahunan turun 11,73 persen menjadi 10,33 juta ton. Nilai impor hasil minyak sepanjang semester I 2020 merosot 39,3 persen menjadi USD1,98 miliar. ***

 

Check Also

Agar Warga Semakin Disiplin Protokol Kesehatan, Gubernur DKI Perpanjang PSBB Transisi
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.100 Tahun 2020, PSBB transisi diperpanjang selama 14 hari mulai Senin (23/11/2020) sampai Minggu (6/12/2020)

EmitenNews.com – Berharap warga semakin waspada dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, Gubernur DKI Jakarta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: