Ternyata, Mayoritas Perusahaan Layanan Fintech Ilegal Asing dari China

Sangat tidak mudah membasmi perusahaan financial technology ilegal asing. Pasalnya, mereka bekerja secara virtual

M Nasir

Headline, OJK, Regulator Update Thursday, 14th February 2019 2:48:42 PM • 4 days ago


EmitenNews – Ternyata oh ternyata, mayoritas perusahaan layanan fintech ilegal asing berasal dari China, Rusia dan Korea Selatan. Republik Rakyat Tiongkok memiliki 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019.

Itu temuan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diumumkan, di Jakarta, Rabu (13/2/2019). Kepala Satgas Tongam L Tobing  mengatakan, posisi berikutnya diikuti financial technology dari Rusia, dan  Korea Selatan. Ia mencatat, fintech nakal itu kebanyakan dari China.

Sangat tidak mudah membasmi perusahaan fintech ilegal asing. Pasalnya, perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan ketika penyidik kriminal siber dari kepolisian sudah turun tangan.

Masyarakat diimbau tidak bekerja sama dengan perusahaan fintech ilegal. Kalau terpaksa harus menggunakan jasa fintech, bisa memilih yang berizin lengkap. Masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan fintech terdaftar atau legal yang memiliki izin OJK.

“Masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Sesuai aturan, fintech legal harus transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama. Fintech berbunga tinggi sekali, dipastikan itu ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memperkirakan, hingga Januari 2019, ada sekitar 3.000 aduan dari nasabah korban fintech pinjaman online bermasalah. Per November saja, kata Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari di Kantor LBH Jakarta, Senin (4/1/2019), sudah 1.600 aduan. Mayoritas pengadu tercatat mengambil pinjaman di bawah Rp2 juta.

Menurut Jeanny, persoalan yang diadukan antara lain, penagihan bukan hanya ke peminjam, namun ke kontak milik peminjam. Penyebaran data pribadi juga dilakukan, yang mengakibatkan peminjam mendapat ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual. Penyebaran foto dan informasi pinjaman disebar oleh penagih ke seluruh kontak milik peminjam.

Data LBH Jakarta menyebutkan, dari total aduan yang masuk ke lembaganya hingga akhir 2018, sebanyak 25 persen melibatkan perusahaan fintech pinjaman online yang terdaftar di OJK. Januari 2019, persentase perusahaan fintech pinjaman online yang terdaftar berubah menjadi 50 persen. ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *