Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (Dok. Voaindonesia).

Tersedia Insentif Pajak Besar bagi Perusahaan Penyelenggara Litbang dan Vokasi
Kalau perusahaan berhasil mendaftarkan hak paten hasil litbang, berhak dapat tambahan faktor pengurang pajak 200 persen

EmitenNews – Pemerintah menyediakan insentif pajak tergolong besar bagi perusahaan atau industri yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Jika hasil Research and Development (R&D) itu, dipakai dan berguna bagi masyarakat, insentif pajaknya sampai 200 persen. Pengurangan PKP itu juga untuk perusahaan dengan kegiatan vokasi.

Kepada pers, Kamis (14/3/2019), Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Yunirwansyah memastikan, pemerintah tidak main-main dalam menawarkan insentif perpajakan itu. Sejatinya insentif ini mengambil konsep seperti tax allowance.

Dalam tax allowance itu, pemerintah sengaja memperbesar faktor pengurang pajak agar nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan semakin kecil. Jika nilai PKP semakin rendah, itu berarti Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar perusahaan, atau kalangan industri, semakin kecil.

Jika berhasil menggunakan hasil litbang untuk produksi, dapat tambahan faktor pengurang pajak 100 persen. Kalau perusahaan berhasil mendaftarkan hak paten atas hasil litbang, berhak mendapat tambahan faktor pengurang pajak 200 persen.

Dengan begitu, faktor pengurang pajak yang lebih besar 300 persen, PKP akan jauh lebih kecil, sehingga PPh yang dibayar juga kian rendah. Insentif seperti itu, tidaklah aneh, karena negara lain juga melakukannya. Malah, di negara lain, biaya riset ini menjadi kredit pajak, bahkan ada yang dijadikan tax holiday.

Satu hal, karena nilainya yang jumbo, tidak heran jika kebijakan ini disebut sebagai fasilitas pengurangan pajak besar, atau super deductible tax. Perusahaan yang melakukan litbang secara in house maupun subkontraktor dengan litbang lain, berhak atas pengurangan pajak besar itu.

Diharapkan semakin banyak perusahaan melakukan kegiatan litbang, yang saat ini masih terbilang minim. Yunirwansyah mengutip data The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), biaya riset perusahaan di Indonesia hanya USD547 ribu setahun. Bandingkan dengan dunia usaha Amerika Serikat USD340,73 juta, atau Jepang USD131,8 juta.

Satu hal, perusahaan di Indonesia terus menggunakan hasil riset negara lain, meski harus membayar mahal. Data DJP yang dihimpun dari data Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak (WP) Badan menunjukkan, 156 perusahaan di Indonesia mengeluarkan Rp103,75 miliar untuk membayar royalti riset asal luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, insentif perpajakan berupa pengurangan Penghasilan Kena Pajak berjumlah besar, juga bagi perusahaan dengan kegiatan vokasi, yang menyasar enam sektor. Melalui insentif super deductible tax ini, pelaku usaha bisa mendapatkan pengurangan PKP sebesar 200 persen jika menyediakan pelatihan vokasi. Beda dengan litbang yang sampai 300 persen.

Yang akan mendapatkan insentif tersebut, sektor agribisnis, manufaktur, pariwisata, pelayanan kesehatan, perdagangan elektronik (e-commerce), dan ekspor berbasis padat karya. Dengan insentif ini, Sri Mulyani berharap seluruh sektor tersebut mau berinvestasi di pelatihan vokasi dan membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ahli di Indonesia.

“Kami hanya ingin pihak swasta ini membangun SDM di Indonesia, kami akan berikan deductible tax jika perusahaan pada sektor-sektor tersebut melakukan training,” kata Sri Mulyani, Rabu (13/3/2019). ***

Check Also

KPK Tetapkan Direktur Utama PLN Tersangka Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1
Sofyan Basir beberapa kali membantah menerima janji fee dari proyek PLTU Riau-1, yang dikerjakan pengusaha Johanes Kotjo

EmitenNews.com – KPK menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap Proyek …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login to chat with other users!
WhatsApp chat