#
Kementerian BUMN. Tiga saran Ombudsman RI untuk Presiden Joko Widodo berkaitan dengan rangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara. Salah satunya, meminta Kepala Negara mencopot komisaris BUMN yang terbukti merangkap jabatan itu. (Dok. Kementerian BUMN).

Tiga Saran Ombudsman untuk Presiden Terkait Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN
“Kami berharap sejumlah komisaris yang terindikasi atau sudah jelas bertentangan dengan undang-undang, tentu segera diberhentikan,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih

EmitenNews.com – Tiga saran Ombudsman RI untuk Presiden Joko Widodo berkaitan dengan rangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara. Salah satunya, meminta Kepala Negara mencopot komisaris BUMN yang terbukti merangkap jabatan itu.

“Kami berharap sejumlah komisaris yang terindikasi atau sudah jelas bertentangan dengan undang-undang, tentu segera diberhentikan,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020).

Ombudsman RI akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait temuan adanya komisaris BUMN yang merangkap jabatan. Alamsyah Saragih mengatakan, dua saran lainnya dalam surat itu, Ombudsman menyarankan pemerintah menerbitkan peraturan yang memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN.

“Harus diatur batasan-batasan clear. Jangan multitafsir dan seenaknya. Lalu, mengatur sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Alamsyah.

Lainnya Ombudsman menyarankan Presiden memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir membuat aturan jelas dalam proses rekrutmen komisaris di perusahaan milik negara. Perlu perbaikan peraturan Menteri BUMN yang mengatur secara lebih jelas penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan. Termasuk mekanisme, serta hak dan kewajiban komisaris BUMN dan akuntabilitas kinerja para komisaris.

Seperti diketahui sebelumnya Alamsyah Saragih mengungkapkan sebanyak 397 orang komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan. Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian Ombudsman pada 2019.

“Kami sebut terindikasi, seiring waktu, karena ini data 2019, tahun 2020 ini sebagian ada yang nonaktif dan sebagian aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN,” kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga menegaskan tidak ada yang salah dengan komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Sebab, tak ada aturan yang melarang. Mantan wartawan ini menyebutkan, praktik seperti itu sudah berjalan bertahun-tahun.

“Kita mematuhi saja peraturan perundangan. Sepanjang tak ada peraturan perundangan yang dilanggar, kita akan tetap seperti biasa, yang sudah lama bertahun-tahun dilaksanakan seperti ini,” kata Arya Sinulingga. ***

Check Also

Pemerintah Sedang Evaluasi Pengadaan Jasa Tes PCR Swasta
Rencananya, pemerintah akan menetapkan harga jasa pengadaan Uji Polymerase Chain Reaction (PCR Test) oleh lembaga non-pemerintah atau partisipasi swasta dan klinik

EmitenNews.com – Pemerintah sedang mengevaluasi pengadaan jasa PCR Test oleh pihak swasta. Rencananya, pemerintah akan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: