#
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Dok. Rakyat Rukun).

Tingkatkan Nilai Tambah Industri Pertambangan, Pemerintah Pisahkan Izin Tambang dan Industri Hilir
Rencana tersebut tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) nomor 4 tahun 2009

EmitenNews.com – Pemerintah menyadari pentingnya melipatgandakan nilai tambah industri pertambangan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian ESDM sepakat memisahkan kewenangan pemberian izin pertambangan. Rencana tersebut tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) nomor 4 tahun 2009.

“Agar nilai tambah bisa sebanyak-banyaknya dimanfaatkan dan dinikmati Indonesia, penyerapan tenaga kerja proses hilirisasi bisa dinikmati. Jadi, harus ada pemisahan kewenangan berkaitan dengan pemberian izin khususnya terkait pertambangan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menggelar rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Komisi VII DPR RI, Kamis (13/2/2020).

Menurut Agus Gumiwang, pemisahan kewenangan pemberian izin pertambangan tersebut untuk memperbanyak nilai tambah sisi industri pertambangan. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, pemisahan pemberian izin akan dikaitkan proses produksi dan hiliriassi, serta pengolahan dan pemurnian (smelting).

Agus menjelaskan pemisahan pemberian izin tersebut terbagi menjadi dua izin. Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan Kemenperin, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kementerian ESDM. IUI nantinya akan diberlakukan kepada industri yang berdiri sendiri, sedangkan IUP diberlakukan ke perusahaan yang terintegrasi dengan tambang.

“Kami sudah sepakat, Kemenperin dan Kementerian ESDM, kalau ada investor perusahaan atau industri yang berdiri sendiri, kemudian melakukan kegiatan smelting, akan menggunakan rezim IUI. Bagi industri smelting yang lokasinya terintegrasi sama tambang, itu mengikuti rezim IUP.

Agus berharap diberlakukan percepatan dalam revisi UU Minerba tersebut. Kemenperin, kata dia, sangat mendukung upaya revisi UU Minerba. Memang upaya kami mendorong hilirisasi dari komunitas pertambangan semakin baik dan cepat.”

Rapat Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja). Rencananya, DIM tersebut akan dibahas selanjutnya oleh panja yang tersusun beranggotakan pemerintah maupun DPR.

Yang penting diingat, bagaimanapun iklim investasi harus terus dijaga, agar sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi tercapai, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. ***

 

Check Also

Prediksi ESDM Setoran PNBP Minerba 2020 Hanya Rp44 Triliun, Berarti tak Capai Target
Harga batu bara di pasar mengalami trend penurunan dibandingkan tahun lalu. Padahal batu bara merupakan komoditas penyumbang PNBP terbesar di sektor minerba

EmitenNews.com – Setoran sektor minerba bakal tak mencapai target.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: