#
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (rompi oranye) ditahan KPK, Jumat (23/10/2020). (Dok. RMOL).

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Ditahan KPK, Kendali Pemerintahan Kini di Tangan Wakilnya
"Kami sudah terima pesan gubernur yang intinya memerintahkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya agar melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan setelah pak wali berhalangan," ujar Muhammad Yusuf

EmitenNews.com – Kendali pemerintahan Kota Tasikmalaya kini di tangan H. Muhammad Yusuf. Berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Tasikmalaya itu, ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota setelah Wali Kota Budi Budiman ditahan dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Jumat (23/10/2020).

“Kami sudah terima pesan melalui radiogram dari pak gubernur yang intinya memerintahkan saya sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya agar melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan setelah pak wali berhalangan,” ujar Muhammad Yusuf kepada wartawan di lobi Gedung Balai Kota Tasikmalaya, Senin (26/10/2020).

Jumat sore, Pemprov Jabar mengirimkan radiogram kepada Yusuf. Dalam radiogram itu disebutkan, kepala daerah yang sedang menjalani penahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya di pemerintahan. Dalam radiogram yang ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil tersebut, wakil kepala daerah memiliki tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah selama masa penahanan wali kota.

Namun demikian Yusuf mengaku belum mengetahui secara pasti jabatan yang diembannya selama menggantikan tugas dan wewenang Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Sebab, dalam radiogram itu tak dijelaskan statusnya sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara. “Saya juga diminta memantau kasus covid -19 dan melaporkan ke Gubernur Jabar.”

Seperti diketahui KPK menduga Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman telah memberi suap Rp700 juta kepada eks Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, Budi bertemu Yaya pada awal 2017 untuk membahas alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya.

“Dalam pertemuan itu, Yaya Purnomo diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Tersangka BBD (Budi) bersedia memberikan fee jika Yaya Purnomo bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK,” kata Karyoto dalam konferensi pers, Jumat (23/10/2020).

Karyoto menuturkan, pada Mei 2017, Pemkot Tasikmalaya mengajukan DAK reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggara 2018 sebesar Rp32,8 miliar serta DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp53,7 miliar.

Menurut KPK, Agustus 2017, Budi kembali bertemu Yaya dan meminta peningkatan dana DAK Tasikmalaya tahun anggaran 2018 dari tahun sebelumnya. Yaya berjanji memprioritaskan dana untuk kota Tasikmalaya. Setelah adanya komtimen tersebut, kata Karyoto, Budi diduga memberi uang sebesar Rp200 juga kepada Yaya.

Pada Desember 2017, Budi melalui perantaranya diduga kembali memberi Rp300 juta kepada Yaya setelah Kemenkeu mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tasikmalaya.

Imbas pengurusaan dan pengawalan anggaran oleh Yaya, pada tahun anggaran 2018, Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK prioritas daerah Rp19,9 Miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang Rp47,7 Miliar.

“Sekitar April 2018 tersangka BBD kembali memberikan Rp200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut,” kata Karyoto.

Budi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan tuduhan itu, Budi telah ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC KPK untuk masa penahanan 20 hari pertama mulai Jumat (23/10/2020) sampai Rabu (11/11/2020). ***

 

Check Also

Warga Kota Bekasi Mari Tingkatkan Kewaspadaan akan Bahaya Pandemi Virus Corona
"Tadinya berharap nol zona merah, ternyata masih ada satu di Jawa Barat. Pekan lalu zona merah covid-19 di Kota Depok, sekarang pindah ke Kota Bekasi," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil

EmitenNews.com – Warga Kota Bekasi, Jawa Barat tingkatkan kewaspadaan akan bahaya penyebaran virus corona penyebab …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: