#
Lustrasi: Apindo menilai Indonesia bakal sulit keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah jika UU Ketenagakerjaan tak segera direvisi. (Nasir).

Asosiasi Pengusaha Indonesia Terus Menyoal Undang-undang Ketenagakerjaan
Apindo menilai Indonesia bakal sulit keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah jika UU No 13/2003 tak segera direvisi

EmitenNews.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terus menyoal Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apindo menilai Indonesia bakal sulit keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap) jika UU tersebut tak segera direvisi. Aturan ketenagakerjaan kita dinilai kurang fleksibel.

Kepada pers, Selasa (23/7/2019), Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, karena kakunya aturan ketenagakerjaan itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap pelaku usaha jadi besar. Kalau aturan terlalu rigid, kata dia, biaya perusahaan jadi tinggi.

“Kalau biaya tinggi biasanya penyerapan tenaga kerja menjadi rendah. Harapan kami dibuat lebih netral agar penyerapan lebih besar,” katanya.

Menurut Hariyadi, para pelaku usaha formal enggan membuka lapangan kerja lebih besar jika regulasi kurang fleksibel. Bahayanya, karena pekerja formal adalah pihak yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kencang. Pasalnya, pekerja formal akan mendapatkan gaji sesuai upah minimum dan sejumlah fasilitas resmi dari kantor, seperti asuransi.

“Seharusnya banyak pekerja di sektor formal membuat kualitas pendapatan domestik bruto (PDB) lebih baik. Kalau sekarang masih didorong oleh sektor dan kelas tertentu saja. Tidak merata,” kata Hariyadi.

Hariyadi berpendapat, pertumbuhan ekonomi nasional bakal tak jauh dari 5 persen, atau masih terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah. Jika revisi UU Ketenagakerjaan masih tarik ulur seperti ini, ia mengkhawatirkan Indonesia menjadi low income.

Seperti diketahui, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan. Kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita per tahun USD995 ke bawah, menengah ke bawah USD996-3.895, negara berpendapatan menengah ke atas USD3.896-12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju, di atas USD12.056.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 17 tahun ke depan, atau tahun 2036. Syarat untuk keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7 persen per tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat terakhir sekitar 5 persen. Pada 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 (5,03 persen), 2017 (5,07 persen), dan 2018 (5,17 persen).

Sepanjang 2015-2018, PDB per kapita hanya tumbuh 1,42 persen menjadi sekitar USD3.927. Secara persentase, kenaikannya jauh lebih rendah dari periode sebelum-sebelumnya yang lebih dari 70 persen. ***

 

Check Also

Presiden Sepakat Naikkan Tarif Cukai Rokok 23 Persen Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kenaikan tarif cukai membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat 35 persen

EmitenNews.com – Hampir pasti para perokok bakal menikmati harga rokok lebih mahal. Presiden Joko Widodo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *