#
Potensi rusaknya keseimbangan lingkungan menyembul dari proyek pengembangan KEK Pariwisata MNC Lido di Bogor, Jawa Barat. Kepala LPPM IPB University, Ernan Rustiadi mengatakan megaproyek tidak boleh mengonversi kawasan hutan. (Dok. MNC Land).

Awas Ada Potensi Rusaknya Keseimbangan Lingkungan dari Pengembangan KEK MNC Lido
Lido bersinggungan dengan kawasan hutan. Karena itulah pengembangan KEK yang mengelola areal seluas sekitar 3 ribu hektare itu tak boleh mengonversi kawasan hutan

EmitenNews.com – Awas ada potensi rusaknya keseimbangan lingkungan menyembul dari proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido di Bogor, Jawa Barat. Karena itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi mengatakan megaproyek pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu, tidak boleh mengonversi kawasan hutan.

Dalam keterangannya yang dikutip Jumat (19/2/2021), Ernan Rustiadi mengatakan, Lido merupakan kawasan yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Karena itulah pengembangan kawasan KEK yang bakal mengelola areal seluas sekitar 3 ribu hektare tersebut, tidak boleh mengonversi kawasan hutan. Selain itu, jangan sampai mengganggu fungsi lindung dan konservasi yang dijaga melalui penetapan kawasan hutan.

“Itu satu hal yang sebaiknya dipertahankan, karena jika tidak dipertahankan, KEK ini justru akan mengganggu keseimbangan lingkungan,” ujar pakar perencanaan wilayah dan tata ruang IPB University ini.

Dengan semangat itu, Ernan Rustiadi berpendapat, KEK MNC Lido itu lebih baik mengoptimalkan pemanfaatan-pemanfaatan di luar kawasan hutan. Kalaupun ada pemanfaatan sebagian area kawasan hutan –dalam payung ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengatur pemanfaatan hutan untuk wisata alam dan sebagainya– masih dimungkinkan. Tetapi, catatannya, bekerja sama dengan KLHK mengenai ketentuan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan yang diperbolehkan.

Selama ini masyarakat dan komunitas setempat telah memanfaatkan area hutan untuk kegiatan wisata alam. Untuk itu, Ernan menyarankan, apabila pemanfaatan hutan untuk wisata alam, sebaiknya tidak mematikan aktivitas yang sudah dilakukan masyarakat di sana.

“Jika memang ada usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan, diupayakan memiliki fungsi sosial bagi masyarakat setempat. Program-programnya pun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Yang tidak kalah pentingnya, penetapan Lido sebagai kawasan KEK juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan usaha-usaha pertambangan liar dan ilegal. Kegiatan ilegal ini bisa dialihkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak merusak lingkungan. Di samping itu, kegiatan dan usaha masyarakat seperti wisata alam itu dapat disinergikan secara bersama.

Ernan berharap kawasan KEK Pariwisata Lido memberikan dampak perekonomian luas. Wilayah ini potensial sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan Bogor dengan Sukabumi. Syaratnya, adanya pengembangan wisata ramah lingkungan. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi jawaban kebutuhan masyarakat Jabodetabek terhadap resort untuk wisata berbasis lingkungan.

Pesan kurang lebih sama, sudah datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mewanti-wanti agar pihak MNC segera menindaklanjuti sejumlah persyaratan pembangunan yang kewenangannya ada di provinsi. Sejumlah perizinan terkait pemakaian air, listrik hingga urusan lingkungan hidup menurutnya penting segera dipersiapkan.

“Pada saat operasional, ada persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Noneng Komara seperti dikutip dari Bisnis, Senin (15/2/2021).

Noneng menegaskan, kawasan Lido tetap harus memperhatikan urusan lingkungan hidup. Ia mengaku, sejauh ini pihaknya belum mendapat tembusan terkait investasi besar dari grup milik Hary Tanoe tersebut. “Kalau investasinya dari luar pasti ke BKPM dulu, mereka pasti memulai izin dari kabupaten baru ke provinsi.”

Seperti diketahui rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK, Rabu (10/2/2021), menyetujui pembentukan dua KEK baru. Yaitu, KEK MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan KEK JIIPE di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dengan persetujuan itu, KEK MNC Lido City (dan KEK JIIPE) akan menikmati berbagai fasilitas dan insentif pajak. Termasuk insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai & pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk & pajak impor, cukai, serta berbagai keringanan perizinan lainnya.

Sabtu (13/2/2021), Executive Chairman grup MNC, Hary Tanoesodibjo telah memulai megaproyek berupa movieland di KEK MNC Lido City. Ketua Umum Partai Perindo mengumumkan hal itu, antara lain melalui akun media sosial pada hari yang sama. Sejumlah harapan dilambungkan dari proyek besar Hary Tanoe itu, antara lain peningkatan perekonomian nasional, dan pendapatan daerah, serta pemasukan bagi kas negara.

Dalam rilisnya Senin (15/2/2021), Hary Tanoe mengatakan, kawasan Lido, yang menjadi KEK akan mendorong ekonomi kreatif dan menciptakan wirausaha baru. “Ini akan baik untuk ekonomi kreatif. Menciptakan wirausaha baru, menjadi tempat wisata bagi masyarakat Indonesia bahkan luar negeri, menciptakan devisa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat.” ***

Check Also

Beruntungnya Wali Kota Bekasi, Tak ada Sanksi atas Acaranya yang Dibubarkan Satgas Covid-19 di Puncak
Bupati Bogor Ade Yasin meminta agar masalah itu tidak usah dibesar-besarkan. Lagi pula acara itu, tidak melanggar aturan PPKM mikro, selain sudah sesuai protokol kesehatan

EmitenNews.com – Beruntungnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Tak ada sanksi atas perayaan HUT-nya di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: