#
Presiden Joko Widodo melantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. PresidenRi.go.id).

Bak Gayung Bersambut, Kapolri Juga Lihat Penerapan UU ITE Sudah tidak Sehat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, pihaknya akan menerapkan UU ITE secara selektif, sehingga mewujudkan rasa keadilan sesuai arahan dari Presiden

EmitenNews.com – Bak gayung bersambut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga melihat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah tidak sehat. Banyak kasus saling lapor menggunakan undang-undang tersebut. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri segera membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam aturan pasal karet itu.

Dalam acara hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan Publik di Lingkungan Polres, Polresta, Polres Metro tahun 2020 melalui siaran virtual, Selasa (16/2/2021), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, pihaknya akan menerapkan UU ITE secara selektif, sehingga mewujudkan rasa keadilan sesuai arahan dari Presiden.

“Ini menjadi catatan penting yang harus kita tindak lanjuti dengan memberikan edukasi kemudian secara selektif bagaimana membuat aturan sehingga proses penegakan UU ITE ini lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat edukasi,” kata mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Kapolri menyadari penerapan aturan tersebut telah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Karena harus berpegangan pada rasa saling menghormati dan kebebasan berpendapat. Jangan sampai menimbulkan perpecahan dalam suasana berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan penggunaan dan penerapan pasal-pasal ataupun undang-undang ITE, Kapolri mengakui suasananya sudah tidak sehat. UU ITE yang kerap dipelesetkan sebagai aturan pasal karet itu, digunakan untuk saling melapor dan kemudian berpotensi menimbulkan polarisasi.

“Tentunya harus kita lakukan langkah-langkah, karena beliau (Presiden) kemarin memerintahkan UU ITE ini bisa diterapkan secara selektif sehingga bisa memberikan rasa keadilan,” katanya.

Kapolri menambahkan, saat ini penerapan UU ITE telah menimbulkan adanya kesan tebang pilih dalam pelaksanaannya di masyarakat. Jika tak teratasi berdampak juga kepada institusi kepolisian. Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu, tapi tumpul terhadap kelompok yang lain. “Sehingga tentunya, mau tidak mau ini menjadi warna polisi kalau kita tidak bisa melakukan ini secara selektif.”

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri dan jajarannya bersikap dil dan berhati-hati dalam menerapkan pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi menyoroti akhir-akhir ini banyak yang melapor ke polisi menggunakan UU ITE.

“Saya paham undang-undang ITE semangatnya untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” katanya dalam Rapim TNI-Polri, Senin (15/2/2021).

Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Dia ingin pasal pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. “Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal pasal Undang-Undang ITE, biar jelas dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan, agar implementasinya, konsisten, akuntabel dan berkeadilan.” ***

Check Also

Kapolri Baru akan Disiplinkan Masyarakat Tegakkan Protokol Kesehatan
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/1/2021). Polri siap kawal pertumbuhan ekonomi nasional

EmitenNews.com – Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Listyo menekankan Polri akan mendisiplinkan masyarakat dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: