#
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, Emma Sri Martini (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok Bisnis.com).

Baru 50 Daerah yang Memanfaatkan Fitur Pinjaman Daerah PT SMI
Sejumlah pemda di kawasan Sulawesi dan Sumatera tertarik pada instrumen yang disediakan Kementerian Keuangan itu

EmitenNews.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, sejak lama menyediakan fitur pinjaman daerah, tetapi sampai Rabu (3/4/2019) baru 50 wilayah yang memanfaatkannya. Mayoritas dari daerah di Sulawesi dan Sumatera, yang meminjam untuk membangun rumah sakit dan jalan. Total pinjamannya setara Rp9,5 triliun.

Di sela forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat 2020, di Bandung, Selasa (2/4/2019), Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, Emma Sri Martini mengatakan, belum banyak daerah memanfaatkan fitur untuk membantu pembiayaan infrastruktur itu. Padahal, pengelola BUMN pembiayaan itu, menginginkan lebih banyak lagi pemda yang mengaksesnya.

“Untuk itu, kami selalu gencar mempromosikan fitur ini ke forum Musrenbang seperti ini karena bagus manfaatnya,” kata Emma.

Dari yang sedikit itu, menurut Emma, baru sekitar 50 daerah di Indonesia yang memanfaatkan fitur pinjaman daerah PT SMI, dengan total pinjaman Rp9,5 triliun. “Tahun ini,  PT SMI menyiapkan tambahan pinjaman daerah sampai Rp3,6 triliun, komitmen dari target tambahan pemda another 20 pemda.”

Infonya sejauh ini baru pemerintah daerah di kawasan Sulawesi dan Sumatera tertarik pada instrument pinjaman daerah yang disediakan Kementerian Keuangan lewat PT SMI tersebut. Di Jawa, baru dua daerah, yakni Temanggung dan Bangkalan. Mayoritas memakainya untuk pembiayaan membangun rumah sakit dan jalan. Sejumlah daerah ini, sebagian mengulang lagi pinjamannya.

Fitur khusus yang hanya dimiliki PT SMI itu, sebagai alat fiskal pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Perseroan bertugas mensupport pemda yang ingin mengakselerasi pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah.

Instrumen pinjaman itu, menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah yang mayoritas sulit mengakses pinjaman komersial. Bunga pinjamannya diklaim jauh lebih rendah dari pinjaman komersial. Karena, inilah alat fiskal pinjaman nonkomersial yang disubsidi pemerintah pusat.

“Pricing-nya dari SUN/SBN setara tenor, plus margin 75 basis poin. Itu sangat rendah. Pemda kebanyakan non-investment-grade, biasanya pricing gak akan masuk kalau di assess secara komersial. Rata-rata bunganya average 7,3 persen,” kata Emma lagi.

Batasan pinjaman yang diberikan bergantung pada kapasitas fiskal tiap daerah. Batas maksimal pinjaman bisa dinaikkan melalui persetujuan Kementerian Keuangan. Kalau pun melebihi maksimal defisit, bisa minta izin pelampauan ke Kemenkeu. Jika disepakati itu proyek strategis, social impact ekonominya bagus, boleh saja dilakukan unlock dari batas maksimal deficit.

Fitur pinjaman daerah juga bisa menjadi sarana latihan bagi daerah, sebelum merilis obligasi daerah atau Muni Bonds. Pasalnya, fitur utama dari pinjaman daerah ini mendisiplinkan kapasitas SDM back-office pemda agar siap untuk isu Muni Bonds. Perseroan ingin menjadikan fitur ini langkah latihan sebelum pemda siap meng-isu Muni Bonds.

Dari pengalaman yang ada PT SMI mencatat, belum banyak darah memanfaatkan fasilitas pinjaman ini, karena tidak telaten menjalani prosesnya. Salah satunya, kata Emma, membutuhkan persetujuan DPRD. “Ada due process, ada effort, ada proses yang harus dilakuan dengan DPRD. Karena memang tidak instan. Tapi ini percepatan daripada do nothing, mengandalkan APBD dan (pembiayaan) multiyears, daerahnya akan ketinggalan.” ***

 

 

Check Also

Turun Terus, BEI Suspensi Saham PT Pelat Timah Nusantara (NIKL)

EmitenNews.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya menghentikan sementara perdagangan saham PT Pelat Timah Nusantara …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: