#
Ilustrasi iuran BPJS Kesehatan. (Dok. BPJS Kesehatan).

BPJS Kesehatan Perlu Perubahan Direksi untuk Keluar dari Defisit Berkepanjangan
Excecutive Director of Indef, Tauhid Ahmad: Kalau dari sisi keuangan saja defisit berarti ada masalah dalam strategi tata kelola keuangan

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu perubahan direksi untuk keluar dari defisit berkepanjangan. Selama 5 tahun terakhir, penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu belum mampu menunjukan catatan positif, malah defisit terus menerus. Diperkirakan defisit di tubuh perusahaan itu bakal terus terjadi bahkan hingga 2021.

“Kalau dari sisi keuangan saja defisit berarti ada masalah dalam strategi tata kelola keuangan. Lebih baik apabila ada wajah-wajah baru menawarkan strategi baru untuk mengurangi masalah defisit ini,” kata Excecutive Director of Indef, Tauhid Ahmad dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Tauhid Ahmad menekankan, sebaiknya BPJS Kesehatan tidak bergantung kepada keputusan menteri keuangan saja. Sebab, dalam internal sendiri sebetulnya bisa melakukan perubahan secara inisiatif. “Dia harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan masalahnya.”

Di samping itu, Tauhid memperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan terus terjadi di 2020 bahkan 2021. Indikasinya, pertama adalah ada shifting atau perpindahan dari golongan I ke golongan II, kemudian golongan II ke III. Karena shifting itu artinya perkiraan penerimaan dari pendapatan golongan I ke II akan lebih rendah dari yang perkiraan awal.

Dengan adanya perpindahan kelas tersebut, otomatis target pendapatan akan jadi turun, sedangkan bebannya cenderung tetap dan meningkat sehingga masih akan defisit. “Kedua, masalah tadi itu tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun. Ada masalah suplai yang tidak selesai dalam 1-2 tahun dan beban biayanya besar, sehingga defisit masih terjadi.”

Saat menghadiri rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan problem yang dihadapi BPJS Kesehatan, yang mengalami defisit sejak 2014. Pada awal penerapannya, badan usaha pelayanan kesehatan tersebut mencatatkan defisit sekitar Rp1,9 triliun.

Pada 2015, defisit menjadi Rp9,4 triliun. Pemerintah pun turun tangan menyuntikkan dana Rp5 triliun. Tujuannya, seperti tahun sebelumnya agar BPJS kesehatan tetap dapat menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tahun 2016, defisitnyanya menurun sedikit menjadi Rp6,7 triliun karena ada kenaikan iuran. Sesuai Perpres iuran itu tiap 2 tahun direview. Namun, kata Sri Mulyani, semenjak 2016 belum ada peninjauan besaran iuran lagi.

Tahun 2017, defisit masih terus terjadi, dan malah membengkak menjadi Rp13,8 triliun. Pemerintah menyuntik lagi dana kepada BPJS Kesehatan Rp3,6 triliun. Demikian pula 2018 defisit sebesar Rp19,4 triliun dan 2019 yang diprediksi akan lebih besar. Pemerintah menalangi Rp10,3 triliun, sehingga defisitnya tersisa Rp9,1 triliun.

Diperkirakan defisit bakal terus terjadi dalam 2019. Bahkan seperti kata Tauhid, kemungkinan mencapai sampai 2021. Karena itulah, ia mengusulkan adanya perubahan dalam susunan direksi BPJS Kesehatan, agar masalah bisa tertangani dengan baik. ***

 

Check Also

Sejumlah Pengusaha Muda Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes
Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) versi majalah Forbes, untuk ke-11 kalinya

EmitenNews.com – Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: