#
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. (Dok. Nusantara News).

Debat Antarmenteri tak Kunjung Selesai Perpres Mobil Listrik Belum Juga Terbit
Menteri ESDM Ignasius Jonan: kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro kontra di antara anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo

EmitenNews.com – Debat antarmenteri tidak kunjung selesai, Peraturan Presiden (Perpres) terkait ekosistem industri mobil listrik di Indonesia, belum juga terbit. Perdebatan panjang para pembantu Presiden itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional.

Kepada pers, di Jakarta, Minggu (28/7/2019), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengungkapkan, kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro kontra di antara anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. “Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antarmenteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan. Ini semestinya harus selesai.”

Proses perdebatan panjang antarmenteri itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional. Bagi Menteri Jonan, yang penting jalan dulu, sambil membenahi apa yang ada, termasuk soal kesiapan local content itu. “Kalau menunggu komponen lokal dibangun 100 persen, saya kira orang-orang yang bikin peraturan sudah pensiun juga enggak jadi.”

Jonan menyebutkan, apabila Peraturan Presiden terkait mobil listrik itu terbit,  perlu ada turunan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada para produsen mobil listrik nasional. “Nanti tanyakan ke Ibu Menteri Keuangan insentifnya apa.”

Satu hal, program mobil listrik untuk mengurangi impor bahan bakar minyak yang menggerus cadangan devisa negara. Kendaraan listrik menurut Jonan, dapat mengurangi kuota impor BBM. Pasalnya, urai mantan Menteri Perhubungan itu, energi primer kendaraan listrik diproduksi di dalam negeri, seperti batu bara, gas, angin maupun matahari, sehingga tidak perlu melakukan impor BBM.

“Untuk mengurangi impor BBM, dalam jangka panjang mobil listrik didorong, dikasih insentif dan sebagainya, PPnBM dan bea masuk,” kata mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan mobil listrik sebagai alternatif kendaraan berbahan bakar minyak. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dan diyakini dapat mengurangi polusi udara, utamanya di kota-kota besar seperti Jakarta. Pemerintah memiliki target tinggi untuk kendaraan listrik di Indonesia, yakni 20 persen yang diproduksi tahun 2025, kendaraan listrik.

Sayangnya, harga produksi dan harga jual yang tinggi menjadi kendala. Produsen dan juga konsumen perlu insentif untuk mobil listrik, baik bea masuk maupun insentif pajak. Jonan mempertanyakan pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik. Pasalnya, pengenaan pajak tersebut membuat harga mobil listrik di dalam negeri mahal.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa insentif fiskal maupun non-fiskal, sesuai draf terakhir Peraturan Presiden (Pepres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan. Insentif tersebut bisa berupa bea masuk maupun pajak.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, rancangan Perpres tersebut sudah rampung. Pembahasannya melibatkan berbagai unsur, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta beberapa ahli. ***

 

Check Also

Presiden Sepakat Naikkan Tarif Cukai Rokok 23 Persen Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kenaikan tarif cukai membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat 35 persen

EmitenNews.com – Hampir pasti para perokok bakal menikmati harga rokok lebih mahal. Presiden Joko Widodo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *