#
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil mendesak pemerintah memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan, agar kinerja perpajakan nasional dalam menyerap pendapatan negara, lebih maksimal. (Dok. Goodnewsfromindonesia).

Desakan agar Pemerintah Pisahkan DJP dari Kementerian Keuangan Kembali Menguat
Anggota BPK Rizal Djalil mendesak pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan sendiri, Badan Penerimaan Pajak Nasional

EmitenNews.com – Desakan agar pemerintah memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan tersendiri, kembali menguat. Kali ini anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mendesak pemerintah menyapih DJP dari induknya, agar kinerja perpajakan nasional dalam menyerap pendapatan negara, lebih maksimal.

Kepada pers, di Auditorium BPK, Jakarta Senin (22/7/2019), Rizal Djalil mengungkapkan, DJP merupakan otoritas penting yang mengelola sumber pendapatan negara. Menurut dia, sudah saatnya Ditjen Pajak menjadi badan tersendiri. Pajak, soko guru penerimaan negara, mengumpulkan uang negara, harus berdiri sendiri, jadi Badan Penerimaan Pajak Nasional.

Wacana memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan juga ramai dibincangkan dalam kampanye Pilpres 2019, oleh dua pasangan calon, nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan memiliki kajian menarik tentang itu. Tetapi, karena Jokowi-Ma’ruf yang memenangkan kursi Presiden-Wapres 2019-2024, kita tunggu seperti apa gebrakan mereka menangani masalah perpajakan.

Dari informasi yang dikumpulkan sampai Kamis (25/7/2019), badan otonom pajak sudah direncanakan terbentuk pada 2017. Namun, sampai kini masih tetap jadi wacana. Kajiannya masih di tangan DPR, karena perlu menyelesaikan perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kalau memang ingin meningkatkan penerimaan negara sudah saatnya Ditjen Pajak jadi Badan Penerimaan Pajak Nasional. Reformasi birokrasi bukan hanya mereview yang tidak bekerja dengan efisisen, tetapi juga membesarkan yang memiliki potensi signifikan,” ujarnya.

Sejauh ini pemerintah dan DPR RI masih menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU itu kelak mengatur transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebuah lembaga. Sedangkan Dirjen Pajak akan diganti menjadi Kepala Lembaga. ***

 

Check Also

Beli Harga Rp60 Per Saham, Batavia Prosperindo (BPII) Perbesar Kepemilikannya di Malaca Trus Wuwungan Insurance (MTWI)

EmitenNews.com – PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) menyatakan telah menambah kepemilikan saham di PT …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: