#
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rakornas Apinda, di Hotel Swiss Bell, Batam, Selasa (2/4/2019), memastikan Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) akan tetap dipertahankan. (Dok. Merdeka).

Dualisme Pengelolaan Masalah yang Selalu Dikeluhkan Pengusaha di Batam
Wapres memastikan Batam sebagai wilayah free trade zone tetap dipertahankan, dan pengelolaannya diserahkan ke wali kota

EmitenNews.com – Dualisme pengelolaan. Itulah yang perlu dibenahi di Batam, Kepulauan Riau, karena menimbulkan banyak keluhan di kalangan pengusaha, nasional, maupun internasional. Jadi, Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas harus dipertaruhkan, bukan dengan mengalihkannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“FTZ itu tidak jauh beda dengan KEK, namun demikian saya ingin katakan kita tetap berprinsip bahwa FTZ berlaku untuk Batam tidak akan diubah macam-macam,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rakornas Apinda, di Hotel Swiss Bell, Batam, Selasa (2/4/2019).

Dalam pengarahannya, Wapres Kalla mengungkapkan banyak keluhan dari pengusaha, baik asing maupun nasional terkait dualisme kepengurusan di Batam. JK berjanji soal dualisme diselesaikan usai Pemilu 17 April 2019, dan pengelolaannya diserahkan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke Wali Kota Batam.

Dalam penilaian Jusuf Kalla, perekonomian di Batam terbukti berhasil dengan menerapkan FTZ. Itu antara lain ditunjang posisinya yang dekat Singapura,  sangat menguntungkan Batam. “Kelebihan Batam itu adalah backbone-nya ada Singapura. Itu menjadi hub daripada transport dan menjadi hub daripada vendor-vendor lainnya.”

Satu hal JK mengingatkan hubungan antara pengusaha dan pekerja, saling membutuhkan. Itu artinya, kepentingan antara pengusaha dan pekerja sama, yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk dapat memajukan usahanya. Karena itu, pengusaha dan pekerja memunyai hubungan baik untuk dapat saling menguntungkan.

Jadi, berbicara hubungan antara pengusaha dengan pekerja, jelas saling membutuhkan dan memajukan. Menurut JK, bukan lawan sebagaimana dalam sistem sosialis atau komunis. Bagaimanapun, kepentingan pengusaha dan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha. Memajukan ekonomi sehingga baik pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama.

Tentang posisi pemerintah, dalam penjelasan Wapres JK, selalu mengambil jalan tengah untuk memberikan kebijakan kepada pengusaha dan pekerja. Misalnya, soal kenaikan upah pekerja, menurut pemilik konglomerasi Kalla Group itu, harus mengakomodasi kedua pihak.

“Pemerintah selalu ambil jalan tengah. Setiap kenaikan inflasi, juga harus dihitung agar upah riil para pekerja itu terjaga. Kedua setiap kemajuan pertumbuhan ekonomi juga harus pekerja mendapat bagian yang sama daripada kemajuan ekonomi itu,” paparnya. ***

 

Check Also

Menjelaskan Masalah Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan tidak Mampu Tahan Amarah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta internal BPJS Kesehatan giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat masih menunggak

EmitenNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kehilangan kesabaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *