#
Industri tekstil dan produk tekstil nasional hancur dikeroyok puluhan regulasi. Sialnya, perhatian Presiden Joko Widodo atas nasib mereka dinilai kurang. (Dok. Desa Ciburial).

Ekonom Indef Gambarkan Industri Tekstil Nasional Hancur Dikeroyok Puluhan Regulasi
Ekonom Faisal Basri menilai perhatian Presiden Joko Widodo terhadap nasib industri tekstil dan produk tekstil termasuk kurang

EmitenNews.com – Industri tekstil dan produk tekstil nasional hancur dikeroyok puluhan regulasi. Itulah gambaran pahit pakar ekonom Faisal Basri atas kondisi yang dialami industri tekstil dalam negeri. Sialnya, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, perhatian Presiden Joko Widodo atas nasib mereka, lumayan kurang.

Kepada pers, di kantor Trans Media, Kamis (25/7/2019), Faisal Basri mengungkapkan, industri tekstil nasional babak belur karena banyaknya regulasi. Menurut dia, industri tekstil di dalam negeri berhadapan dengan sedikitnya 70 regulasi, kebanyakan terkait lingkungan. Ia melihat industri tekstil tidak ada yang memperjuangkan.

“Di hulu hancur, di hilir hancur. Banyak sekali regulasi, seolah-olah industri tekstil dihukum karena menjadi salah satu pelaku pencemaran Sungai Citarum,” ujar Faisal Basri.

Menurut Faisal Basri, regulasi banyak datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Antara lain tentang peningkatan ambang batas kadar limbah yang boleh dilepas oleh industri tekstil. Ia membandingkan dengan negara-negara lain, regulasi untuk industri tekstil nasional bahkan termasuk yang terbanyak dan paling ketat.

Terkait ambang batas kadar limbah, misalnya, yang diterapkan di Indonesia dinilai lebih tinggi ketimbang negara lain. Salah satu kendala besar, banyak sekali regulasi, mulai dari yang kecil-kecil hingga besar. Faisal mengklaim, ada 70 regulasi di industri tekstil, sehingga pelaku industri kepayahan.

Hal memberatkan lainnya, terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tersebut dibayar di muka, dua kali lebih tinggi, sehingga membebani arus kas para pelaku usaha.

Masalahnya makin bertambah-tambah dengan kehadiran Pusat Logistik Berikat (PLB) yang didorong pemerintah. Pasalnya, disinyalir menjadi sarang masuknya produk tekstil impor. Ironisnya lagi, PLB bahkan ikut menjual barang secara eceran. Faisal menyodorkan bukti, di PLB Bandung bisa beli sapu tangan secara eceran, belanja dua biji saja dilayani.

Celakanya lagi, perhatian Presiden Joko Widodo dinilai kurang. Faisal Basri melihat, Presiden Jokowi kurang memerhatikan sektor industri, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT). Padahal, Jokowi itu industriawan. “Seingat saya, baru tiga kali dia mengunjungi industri. Lebih sering ke bursa saham kayaknya.”

Kondisi industri tekstil nasional sudah sangat mengkhawatirkan. Faisal menyodokan fakta, tren neraca perdagangan tekstil sudah timpang. Impor meroket 13,79 persen, namun ekspornya nyaris stagnan dengan pertumbuhan tipis 0,90 persen. ”Daya saing ekspor tekstil turun. Banyaknya impor tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia, tentu mematikan industri tekstil nasional.” ***

 

 

Check Also

Presiden Sepakat Naikkan Tarif Cukai Rokok 23 Persen Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kenaikan tarif cukai membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat 35 persen

EmitenNews.com – Hampir pasti para perokok bakal menikmati harga rokok lebih mahal. Presiden Joko Widodo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *