#
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan keberhasilan pemulangan buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa. Buronan sejak 17 tahun lalu itu, diekstradisi dari Serbia dan dijadwalkan tiba di Indonesia, Kamis (9/7/2020). (Dok. Humas Kemenkum HAM).

Gembira Benar Yasonna Laoly, Buron 17 Tahun Berhasil Dipulangkan dari Serbia ke Indonesia
Menteri Hukum dan HAM memimpin pemulangan Maria Pauline Lumowa buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp1,7 triliun lewat Letter of Credit fiktif

EmitenNews.com – Gembira benar Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan keberhasilan pemulangan buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa. Buronan sejak 17 tahun lalu itu, diekstradisi dari Serbia dan dijadwalkan tiba di Indonesia, Kamis (9/7/2020) ini. Proses ekstradisi dilakukan oleh delegasi pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly.

“Dengan gembira saya menyampaikan, kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” kata Menteri Yasonna Laoly dalam keterangannya yang dikutip Kamis (8/7/2020).

Dalam foto Humas Kemenkumham yang menyertai keterangan tertulisnya, terlihat sang menteri dalam busana resmi berjas-dasi, dengan topi koboy yang menghiasi kepalanya, berada dalam pesawat Garuda Indonesia. Politikus PDI Perjuangan itu berdiri di dekat kursi yang diduduki Maria Lumowa. Terlihat juga tiga orang lainnya di dekat Yasonna.

Menurut Yasonna, upaya esktradisi Maria tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik antarnegara serta komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI ini menuturkan, pemulangan Maria juga sempat mendapat “gangguan” berupa upaya hukum agar yang bersangkutan dapat lepas dari proses ekstradisi. Ada juga upaya dari sebuah negara untuk mencegah ekstradisi itu terwujud.

Bagusnya, kata Yasonna, Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Ia menceritakan, Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, namun lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi Pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan.

Ekstradisi Maria Lumowa tak lepas dari asas timbal-balik karena sebelumnya Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Maria Pauline Lumowa salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group, perusahaan Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Seperti dikutip dari Kompas, aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’. Pasalnya, BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri.

Namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura, September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Pada 2009, Maria sempat diketahui berada di Belanda, dan bahkan sering bolak-balik ke Singapura.

“Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa,” kata Menkumham Yasonna Laoly. ***

 

Check Also

Belum ada Naskah Final UU Cipta Kerja Meski Sudah Disahkan DPR
"Memang draft ini dibahas tidak sekaligus final. Masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu akan ada penyempurnaan," kata anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo

EmitenNews.com – Catat ya. Belum ada naskah final UU Cipta Kerja, meski sudah disahkan DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: