#
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Dok. Okezone).

Gubernur Anies Anggap Opini WTP dari BPK Hadiah Terbaik HUT ke-439 DKI Jakarta
Untuk ketiga kalinya --2017, 2018 dan 2019-- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan

EmitenNews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh kado terbaik memasuki HUT ke-439 DKI tahun 2020. Wilayah yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu, meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan tahun 2019. Dengan begitu Pemprov DKI sudah meraih WTP 3 kali berturut-turut. Sayangnya, masih ada catatan masalah yang diberikan BPK.

“Kita sama-sama mendengarkan dari anggota V BPK RI hasil pemeriksaan laporan keuangan yang alhamdulillah menjadi salah satu kado terbaik ulang tahun DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2020,” kata Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta, yang disiarkan Youtube Pemprov DKI, Senin (22/6/2020).

Anies bersyukur karena Pemprov DKI bisa meraih opini WTP yang disebutnya sebagai penghargaan tertinggi untuk proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di Jakarta. Apalagi, opini WTP ini diraih untuk kali ketiga dari 2017, 2018, hingga 2019. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI yang turut melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintah berjalan dengan baik.

Meski demikian, menurut Anies, tantangan belum selesai. Salah satunya mempertahankan WTP yang sudah diraih. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu berharap pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan, untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan di masa yang akan datang.

“Karena itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih bukan saja kepada para ASN, tapi juga kepada mereka yang menopang di belakangnya,” katanya.

Meski demikian ada sejumlah catatan masalah yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI Jakarta. Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menjabarkan temuan BPK tersebut, antara lain berkait persoalan belum adanya penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018-2019 di Pulau Maju.

Kedua, pengadaan tanah pada dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman belum memadai. Ketiga, pengelolaan kompensasi rumah susun murah sederhana belum memadai. Keempat, penyelesaian pendapatan diterima di muka titik reklame belum memadai. Lalu pengelolaan utang kompensasi, koefisien lantai bangunan juga dinilai belum memadai.

“Seluruh permasalahan tersebut telah kami muat dalam buku II, yaitu hasil laporan pemeriksaan atas sistem kendala internal. Dan buku tiga atas laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” kata Bahrullah Akbar. ***

 

Check Also

Kementerian Kesehatan jadi Klaster Terbesar Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta
Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi menjelaskan, kemungkinan pegawai Kemenkes tertular virus corona ketika berada di luar kantor, seperti di halte atau transportasi publik

EmitenNews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi klaster terbesar penyebaran virus corona penyebab coronavirus disease 2019 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: