#
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (Dok. Monitor.co.id).

Ini Jalan Tengah Ketua DPRD DKI dalam Memutuskan Tarif MRT Jakarta
Tarif Rp8.500 diambil berdasarkan kajian dari Dewan Transportasi Kota Jakarta yang dipadukan dengan pertimbangan BUMD

EmitenNews.com – Ini jalan tengah dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam memutuskan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) sebesar Rp8.500. Tarif itu untuk jarak terjauh yakni Bundaran HI ke Lebak Bulus dan sebaliknya, yang dipilih berdasarkan kajian dari Dewan Transportasi Kota Jakarta,  dipadukan dengan pertimbangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Ya, itu kajian dari DTKJ dan saya padukan dengan BUMD. Nanti, akan ada tabel dari eksekutif, dari halte ke halte kan nanti berubah kalau sebelumnya Rp1.000, mungkin berubah,” kata Prasetio kepada pers usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).

Tarif MRT Jakarta itu dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dipimpin Prasetio Edi Marsudi. Soal detil tarif antarstasiun, besarannya akan dirumuskan dengan PT MRT Jakarta, Selasa (26/3/2019) hari ini.

Rapimgab itu membahas tarif Mass Raid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT).  Awalnya, rapat yang dimulai terlambat satu jam itu dibuka oleh Prasetio Edi Marsudi. Rapat sempat diskors selama 20 menit sebab Prasetio meminta semua pimpinan hadir, tidak diwakili.

Rapat kembali dimulai dengan mendengar rekomendasi dari Komisi B dan Komisi C yang sudah menggelar rapat terlebih dahulu. Ketua Komisi B Suhaimi mengatakan, pihaknya meminta agar MRT digratiskan untuk warga DKI sampai awal 2020. Komisi C mengeluhkan diskusi dengan PT MRT Jakarta yang dinilai tidak transparan soal hitung-hitungan MRT.

“Simulasi harga sampai empat tahun ke depan belum kami terima. Kami tidak ingin saat subsidi diberlakukan untuk awal 2019 karena mulai beroperasinya MRT dan LRT, karena sudah berjalan, Pemprov DKI dan DPRD tersandera,” ujar Santoso.

Pihak Pemprov DKI Jakarta kemudian menjelaskan perhitungan rekomendasi tarif Rp1.000 per kilometer untuk MRT dan Rp6.000 untuk LRT. Usulan tarif ini didasarkan pada survei dan studi sejak tahun lalu. Kemudian, Damantoro dari Dewan Transportasi Kota Jakarta menyampaikan usulan Rp12.000 untuk MRT.

“Yang kami usulkan harganya Rp12 ribu termasuk integrasi. Ini yang perlu dibahas. Usulan operator dari DTKJ tapi yang perlu diingat, usulan kami integrasi,” ujar Damantoro.

Anggota Dewan lainnya, menyanggah, dan mengajukan tarif berbeda. Ketua Fraksi Hanura Very Yonevil mengatakan, kalau MRT Rp10 ribu per 10 kilometer dinilai memberatkan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus yang meminta agar tarif bisa dijangkau semua kelas masyarakat. Ia menyarankan untuk menetapkan harga Rp7 ribu, tidak lebih. Dari pada Rp1.000 per kilometer didrop saja jadi Rp500 atau Rp600 per kilometer.

Karena masing-masing kekeuh pada argumennya, perdebatan panjang sempat meluas, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memutuskan tarif dengan meminta persetujuan anggota dewan lainnya. Ia mengambil satu keputusan, yang disebutnya sebagai jalan tengah yaitu nominal Rp8.500 (MRT), LRT Rp5.000.

Saat meminta persetujuan peserta, dan disetujui Prasetio mengetok palu dan rapat bubar. Ia memastikan, angka itu merupakan titik tengah antara tarif usulan Pemprov DKI dengan DTKJ. ***

 

Check Also

BPJS Ketenagakerjaan Bersalin Rupa dan Proklamirkan Nama Baru BP Jamsostek
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan cepat, akurat, dengan memanfaatkan teknologi

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersalin rupa, dan memproklamirkan nama baru, BP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: