#
Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko KPEI Satya Birawa. (EmitenNews.com/Elvis Sendouw).

Ini Salah Satu Langkah Pengendalian Risiko KPEI Sebagai Central Counterparty di Pasar Modal Indonesia
KPEI mengeluarkan SE tanggal 24 September 2018, berisikan kebijakan baru atas pembatasan bank garansi sebagai agunan

EmitenNews – Dalam menjalankan fungsinya sebagai Central Counterparty (CCP) di pasar modal Indonesia, KPEI wajib melakukan pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas serta risiko pasar. Pengelolaan agunan merupakan perangkat pengendalian risiko yang diterapkan KPEI untuk mengelola risiko credit counterparty dari Anggota Kliring.

KPEI mewajibkan Anggota Kliring untuk menyetorkan agunan sebagai jaminan atas kewajiban penyelesaian transaksi bursa. Beberapa agunan yang dapat diterima oleh KPEI di antaranya uang kas, saham bursa, dana minimum kas, efek, deposito berjangka, saham Anggota Kliring, dan bank garansi.

Dalam perannya sebagai CCP, KPEI juga mengacu pada Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) yang diterbitkan oleh International Organization of  Securities  Commissions  (IOSCO). KPEI wajib mempertimbangkan risiko konsentrasi dan risiko likuiditas terhadap penempatan agunan dari Anggota Kliring (AK).

Dengan semangat itu, KPEI mengeluarkan Surat Edaran No. SE-005/DIR/KPEI/0918 tertanggal 24 September 2018, tentang Penempatan Agunan Bank Garansi, berisikan kebijakan baru atas pembatasan bank garansi sebagai agunan.

Demikian wawancara khusus EmitenNews.com dengan Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko KPEI Satya Birawa di kantor KPEI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Satya menjelaskan, sesuai ketentuan PFMI, penerimaan bank garansi sebagai agunan, sebetulnya sudah tidak direkomendasikan lagi, maka KPEI mengeluarkan SE yang berlaku efektif 1 Januari 2019 itu, sebagai langkah awal pemenuhan terhadap prinsip PFMI tersebut.

Pada SE tersebut, KPEI menetapkan penerimaan bank garansi sebagai agunan, wajib memenuhi empat kriteria. Pertama, bank garansi harus diterbitkan oleh bank yang termasuk kategori buku 3 dan buku 4. Kedua, bank yang menerbitkan bank garansi tidak terafiliasi dengan AK terkait. Ketiga, nilai bank garansi maksimal Rp100 miliar. Keempat, jangka waktu pencairan bank garansi yaitu selambatnya 5 hari bursa sejak ada tuntutan klaim pencairan bank garansi untuk memenuhi kewajiban AK dalam penyelesaian transaksi.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, AK dapat mengagunkan bank garansi tanpa batas nilai maksimum, tanpa batasan kelas buku bank yang mengeluarkan dan tidak ada aturan hubungan afiliasi dengan bank, serta jangka waktu pencairan selama 7 hari. Adanya prinsip-prinsip ketentuan PFMI yang tidak merekomendasikan bank garansi sebagai agunan, mengharuskan KPEI mengambil jalan tengah antara pemenuhan prinsip PFMI tersebut serta memperhitungkan kondisi/kemampuan likuiditas AK. KPEI tetap memperkenankan bank garansi sebagai agunan dengan mengeluarkan aturan baru bank garansi dengan memberlakukan batasan-batasan tersebut.

Menurut Satya, pembatasan nilai bank garansi dapat meminimalkan risiko di kemudian hari, bayangkan jika terjadi ketidakmampuan AK tertentu dalam memenuhi kewajiban ke KPEI, seperti kegagalan transaksi, dengan pencairan bank garansi satu bank tertentu, transaksi tersebut dapat diselesaikan di sektor pasar modal, tetapi membawa efek lanjutan ke industri perbankan karena adanya pencairan bank garansi dengan nilai yang bisa sangat besar.

Dengan mencermati hal seperti ini, juga mempertimbangkan benchmark negara-negara CCP lain seperti Singapore dan Hong Kong yang sudah tidak memberlakukan bank garansi sebagai agunan, KPEI melakukan kajian pembatasan nilai maksimal bank garansi, sampai dengan pemutusan nilai setinggi-tingginya yaitu Rp100 miliar oleh Direksi dan Komite terkait KPEI.

“Prinsip PFMI tolak ukur CCP, mengharuskan KPEI selalu comply dengan prinsip-prinsip tersebut. KPEI selalu dimonitor OJK, jika belum comply, akan dilakukan penilaian dan target atas prinsip yang belum terpenuhi. Jadi ke depan secara bertahap KPEI akan menurunkan nilai maksimum bank garansi dan pada akhirnya, tidak memberlakukan bank garansi sebagai agunan, tentu saja langkah ini tetap memperhitungkan kondisi likuiditas AK dan kesiapannya secara finansial” ujar Satya.

Satya menekankan lagi, SE ini dikeluarkan sebagai jalan tengah, KPEI sebagai penyedia jasa kliring dan penjaminan yang sewaktu-waktu berpotensi menghadapi risiko, wajib memastikan pengelolaan risiko yang baik, tetapi dengan koridor tetap memperhatikan kenyamanan AK dalam bertransaksi sekaligus menunjang kelancaran operasional  bisnis KPEI.

Adanya SE mengenai Bank Garansi ini juga menjadi dasar dari perubahan Peraturan KPEI No. II-12 yang mulai diberlakukan pada 23 Juli 2018 sebagai dasar hukum KPEI untuk melakukan penarikan agunan, menghitung trading limit, hingga memberlakukan haircut. ***

Check Also

Menjelaskan Masalah Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan tidak Mampu Tahan Amarah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta internal BPJS Kesehatan giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat masih menunggak

EmitenNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kehilangan kesabaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *